PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Staf Ahli (Sahli) Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko Ikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 dan Percepatan Realisasi Belanja untuk Menjaga Pertumbuhan Ekonomi Serta Pembahasan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) Dalam Program 3 Juta Rumah Bersama Menteri Dalam Negeri.
Kegiatan Rakor ini dilaksanakan secara virtual langsung dari Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (6/10/2025).
Rakor dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir.
Dalam paparannya, Tomsi Tohir menyampaikan, “saya ingin menampilkan 10 Provinsi yang inflasinya tertinggi antara lain Sumatera Utara (5,32 %), Riau (5,08 %), Aceh (4,45 %), Sumatera Barat (4,22 %), Sulawesi Tengah (3,88 %), Jambi (3,77 %), Sulawesi Tenggara (3,68 %), Papua Pegunungan (3,55 %), Sumatera Selatan (3,44 %), Papua Selatan (3,42 %),”.
Sementara itu Sulawesi Barat, Sulawesi, Maluku, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, NTB, Jawa Tengah, Bengkulu, DIY, Jawa Timur, Bali, DKI Jakarta. Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Banten, NTT, Papua Tengah, Jawa Barat, Gorontalo, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara berada pada Batas Rentang Target Inflasi (1,5 % s.d. 3,5 %).
Sedangkan Provinsi yang inflasinya terendah dimiliki oleh Papua Barat Daya (1,30 %), Lampung (1,17 %), Papua Barat (1,02 %), Papua (0,99 %) dan Maluku Utara (-0,17 %).
Pada Kegiatan Rakor juga dibahas tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional 3 Juta Rumah yang disampaikan Direktur Jenderal Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Imran terkait dengan Evaluasi terhadap Implementasi PBG dan BPHTB.
Dia menjelaskan, beberapa poin penting disampaikan di bidang Perumahan terkait dengan program maupun kegiatan yang akan intervensi oleh pemerintah pada tahun 2026 maupun sampai dengan nanti 2029 yang akan datang.
“Jadi kepada daerah yang mengimplementasikan pembebasan PBG maupun BPHTB gratis bagi MBR tentunya ini menjadi perhatian kami nantinya apakah akan menambah BSBS, apakah akan memberikan intervensi terkait dengan penataan umum kemudian prasarana utilitas umum maupun terkait dengan pemberian dukungan sanitasi untuk perumahan termasuk juga persentase penganggaran untuk perumahan di dalam APBD,” ujarnya.
”Kami berharap juga tentunya daerah juga bisa melaporkan terkait dengan CSR termasuk juga itu penganggaran maupun penganggaran baik dari APBDES maupun dari APBD”, harapnya.
Selanjutnya diharapkan adanya Peraturan Kepala daerah terkait dengan inovasi di bidang Perumahan, ini sesuai dengan arahan dari Sekjen Kemendagri yang akan menyampaikan beberapa program prioritas yang akan intervensi oleh pemerintah pada tahun 2026 yang akan datang.
Yuas Elko yang mengikuti Rakor dari Ruang Rapat Bajakah menyampaikan bahwa arahan dari Sekjen Kemendagri disampaikan ke Gubernur.
Terkait dengan paparan dari Dirjen PKP, Yuas Elko menyebut perlu disosialisasikan.
“Saya melihat di Media, bahwa di Kota Palangkaraya akan dibangun sebanyak 244 unit, mungkin ini bagian dari itu juga,” tutur Yuas
Sahli Yuas Elko berharap ada kolaborasi antara Pemprov dan Pemerintah Kota dalam melaksanakan kunjungan ke lapangan untuk mengatasi inflasi di Kalteng. (biroadpimkalteng)