PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 di Aula Bapperida, Kamis (6/2/2025).
Kegiatan ini menjadi bagian dari proses penyusunan RKPD yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perangkat daerah dan instansi terkait.
Kepala Bapperida Kalteng, Leonard S. Ampung, menjelaskan bahwa konsultasi publik bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal RKPD 2026. Sebelumnya, koordinasi RKPD di tingkat kabupaten/kota telah dilakukan pada 13 Januari 2025.
Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai isu-isu pembangunan daerah, prioritas pembangunan, serta kebijakan yang akan diambil untuk kemajuan Kalimantan Tengah.
“Melalui forum ini, kami mengumpulkan berbagai masukan untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan dapat dijalankan dengan efektif, sehingga RKPD Provinsi Kalimantan Tengah 2026 dapat dibahas lebih lanjut dalam Musrenbang,” ungkap Leonard.
Dalam laporannya, Leonard menekankan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, yang tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Dengan mengacu pada visi Presiden, RPJMN mengusung prioritas nasional, termasuk pengentasan kemiskinan, pembangunan manusia, dan pengembangan wilayah, yang juga menjadi bagian integral dalam penyusunan dokumen RKPD.
“Dokumen RKPD ini harus sesuai dengan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2045 serta visi dan misi kepala daerah terpilih. Penyusunan RKPD harus sinkron dengan RPJMD 2021-2026 agar mencapai pembangunan yang berkelanjutan,” lanjut Leonard.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng, Sri Widanarni, yang mewakili Sekretaris Daerah, menyampaikan bahwa tema pembangunan untuk 2025-2029 adalah “Penguatan Pondasi Transformasi”.
Prioritas pembangunan ini mencakup peningkatan sektor pangan, kesehatan, pendidikan, serta pengembangan sektor energi dan ketahanan pangan.
“Untuk mewujudkan prioritas tersebut, penting adanya harmonisasi antar sektor dan wilayah. Semua pemangku kepentingan harus bersinergi agar target pembangunan provinsi dapat tercapai,” ujarnya.
Sri menambahkan bahwa RKPD Provinsi Kalimantan Tengah 2026 harus menjadi pedoman yang mengintegrasikan prioritas pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Penyusunan RKPD yang tepat sasaran akan mendorong kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.
Hadir dalam kegiatan tersebut secara daring antara lain Tenaga Ahli RKPD dari UGM, Bagaskara dan Fatima Putri Prativi. Secara langsung hadir Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, Lohing Simon, serta Kepala Perangkat Daerah, Perwakilan Instansi Vertikal, dan Bappeda/Bapperida Kabupaten/Kota se-Kalteng. (mmckalteng)