PROKALTENG.CO – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, bersama Wakil Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara, menyerahkan Penghargaan Insentif Fiskal kepada Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) pada acara Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta Pusat, pada Senin (5/8/2024). Penghargaan ini diterima langsung oleh Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo, bersama Kepala Daerah lainnya.
Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Keuangan atas penghargaan ini dan berharap insentif fiskal tersebut dapat semakin memperkuat gerakan pengendalian inflasi.
“Pelaksanaan pengendalian inflasi harus tetap menjadi perhatian bagi kita semua,” tegasnya.
Tito juga mengucapkan selamat kepada daerah yang berhasil menerima Insentif Fiskal dalam Pengendalian Inflasi Daerah Tahun Anggaran 2024 periode pertama. “Saya berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum kita bersama untuk memperkuat komitmen dalam menjaga stabilitas perekonomian dan menurunkan angka inflasi di Indonesia,” ucapnya.
Dalam paparannya, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa inflasi daerah berada dalam sasaran inflasi 2,5% ±1%. Pada bulan Juli 2024, inflasi year-on-year (y-on-y) di Pulau Kalimantan dan Jawa tercatat sebagai yang terendah, sementara inflasi di Pulau Sumatera dan Maluku-Papua masih tinggi. Papua Pegunungan mencatat inflasi tertinggi sebesar 5,65%, sementara Bangka Belitung mencatat inflasi terendah sebesar 0,8%. Untuk Provinsi Kalteng, inflasi secara tahunan (YoY) tercatat sebesar 1,3%, masih di bawah target nasional 2,1%.
Usai menerima penghargaan, Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo menjelaskan bahwa insentif fiskal dari pemerintah pusat kepada daerah merupakan komitmen serius pemerintah dalam mengendalikan inflasi. “Tahun lalu kita juga menerima insentif fiskal, alhamdulillah tahun ini kita dapat lagi. Hal ini menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam melakukan upaya pengendalian inflasi,” ungkap Edy.
Lebih lanjut, Edy menekankan bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja keras pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
“Kuncinya adalah sinergisitas. Mengendalikan inflasi secara parsial dan sektoral tidak akan berhasil. Semua elemen pemerintah dan masyarakat harus terlibat aktif,” pungkasnya. (mmckalteng)