PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kalteng Sri Widanarni menyampaikan bahwa pelabuhan perikanan memiliki peran vital dalam menjaga ketertiban, keselamatan, dan keberlanjutan kegiatan perikanan melalui fungsi pemerintahan yang dijalankan secara terintegrasi.
Ia menjelaskan, fungsi pemerintahan meliputi pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, pelaksanaan kesyahbandaran, karantina ikan, hingga pemantauan wilayah pesisir. Semua kegiatan tersebut bertujuan memastikan aktivitas kapal perikanan berlangsung sesuai ketentuan hukum.
“Fungsi pemerintahan ini menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut kita. Tanpa pengawasan yang kuat, potensi pelanggaran seperti penangkapan berlebih bisa meningkat,” ujarnya, Kamis (5/6).
Sri menambahkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan aparat pengawasan dan instansi teknis lainnya agar fungsi ini berjalan efektif.
“Kami juga melakukan pengumpulan data hasil tangkapan dan pembinaan mutu, yang nantinya digunakan sebagai dasar kebijakan pengelolaan perikanan,” jelasnya.
Ia berharap, melalui penguatan fungsi pemerintahan di pelabuhan, keamanan pelayaran dan keberlanjutan sumber daya ikan di Kalteng dapat terus terjaga untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.(hfz)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kalteng Sri Widanarni menyampaikan bahwa pelabuhan perikanan memiliki peran vital dalam menjaga ketertiban, keselamatan, dan keberlanjutan kegiatan perikanan melalui fungsi pemerintahan yang dijalankan secara terintegrasi.
Ia menjelaskan, fungsi pemerintahan meliputi pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, pelaksanaan kesyahbandaran, karantina ikan, hingga pemantauan wilayah pesisir. Semua kegiatan tersebut bertujuan memastikan aktivitas kapal perikanan berlangsung sesuai ketentuan hukum.
“Fungsi pemerintahan ini menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut kita. Tanpa pengawasan yang kuat, potensi pelanggaran seperti penangkapan berlebih bisa meningkat,” ujarnya, Kamis (5/6).
Sri menambahkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan aparat pengawasan dan instansi teknis lainnya agar fungsi ini berjalan efektif.
“Kami juga melakukan pengumpulan data hasil tangkapan dan pembinaan mutu, yang nantinya digunakan sebagai dasar kebijakan pengelolaan perikanan,” jelasnya.
Ia berharap, melalui penguatan fungsi pemerintahan di pelabuhan, keamanan pelayaran dan keberlanjutan sumber daya ikan di Kalteng dapat terus terjaga untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.(hfz)
