PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Sri Widanarni, turut hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2024 yang digelar secara virtual bersama Plt. Sekjen Kementerian Dalam Negeri RI, Tomsi Tohir, Rabu (2/10/2024). Kegiatan tersebut diadakan di Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya.
Plt. Sekjen Kemendagri RI, Tomsi Tohir, saat memimpin rapat menyampaikan, bahwa Rakor ini adalah tindak lanjut dari data inflasi terbaru yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Ini adalah hasil terbaik yang kita capai,” ujar Tomsi.
Dalam rapat itu, Tomsi menyoroti tiga poin utama, yakni keakuratan data inflasi, keterkaitan deflasi dengan daya beli masyarakat, serta pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengkritisi harga produk-produk tertentu yang masih mengalami kenaikan.
“Kami harap pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dapat mengkritisi daerah masing-masing, agar hasil yang telah dicapai bisa dipertahankan,” tegasnya.
Tomsi juga meminta agar setiap kementerian terkait segera mengambil langkah cepat guna menstabilkan harga yang bergejolak di sejumlah daerah. Ia mengingatkan kepala daerah dan Forkopimda untuk memantau harga-harga tersebut, agar inflasi tetap terkendali dengan baik.
Di sisi lain, Plt. Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, memastikan bahwa perhitungan inflasi oleh BPS selalu mengacu pada standar internasional, independen, dan bebas dari intervensi. “Kami menjamin kualitas setiap proses penghitungan angka inflasi ini, sehingga hasilnya dapat diandalkan,” jelasnya.
Amalia memaparkan bahwa inflasi di Indonesia pada September 2024 mengalami deflasi sebesar -0,12% secara m-to-m (month-to-month), sementara inflasi tahunan (y-on-y) tercatat sebesar 1,84%. Komponen makanan, minuman, tembakau, serta transportasi menjadi penyumbang utama deflasi.
“Deflasi ini terjadi karena penurunan harga beberapa komoditas seperti cabai merah, cabai rawit, daging ayam, telur, serta penurunan harga BBM non-subsidi yang mengikuti tren harga minyak dunia,” ungkap Amalia.
Namun, komponen inti tetap mengalami inflasi sebesar 0,16%, didorong oleh kenaikan harga kopi bubuk dan biaya pendidikan di perguruan tinggi. Di Kalimantan Tengah, inflasi tercatat sebesar 0,07% secara m-to-m, dengan inflasi tahunan sebesar 1,45%, yang menjadikan provinsi ini berada di posisi ke-8 terendah dari 38 provinsi di Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Asisten Ekbang Kalteng, Sri Widanarni, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak terkait yang telah berkontribusi dalam pengendalian inflasi di Kalteng.
“Saya berharap kerjasama yang baik ini terus berlanjut, agar inflasi di Kalimantan Tengah tetap terkendali,” ujarnya.
Rakor ini juga diikuti oleh perwakilan Forkopimda, instansi vertikal, serta sejumlah Kepala OPD terkait yang hadir baik secara langsung maupun virtual. (mmckalteng)