Hoax Menambah Beban Berat Penanganan Covid-19

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Di tengah upaya gencarnya pemerintah dalam penanganan Covid-19, ternyata banyak juga informasi hoax yang ditebar perihal Covid-19. Hal itu, membuat pemerintah harus kerja ekstra, karena selain penanganan juga harus menangkal hoax yang meresahkan masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng Suyuti Syamsul mengatakan, saat ini pemerintah sedang gencar melakukan vaksinasi sekaligus memerangi hoax terkait Covid-19 dan vaksin. “Suka tidak suka salah satunya karena masih banyak yang percaya teori konspirasi terkait Covid-19 dan vaksin. Sebetulnya teori ini tidak dibangun oleh asumsi ilmiah tapi masyarakat cenderung percaya. Nah, itu terjadi karena secara psikologis manusia cenderung melakukan penyangkalan untuk menghindari rasa cemas," ucapnya, Jumat (2/7).

Menurutnya, memang dalam jangka pendek penyangkalan itu menguntungkan.  Sebab, memberikan orang waktu untuk melakukan penyesuaian terhadap realitas/ situasi baru. "Tetapi dalam jangka panjang itu dapat membahayakan keselelamatan orang banyak,” tegasnya. 

Diapun mengajak seluruh stakeholder untuk bekerja keras dalam penanganan Covid-19, sekaligus menangkal hoax. "Kita perlu bekerja keras, karena penyangkalan tersebut berdimensi logis dan emosional.  Maka pendekatannya harus menggunakan pendekatan akal sehat dan menyentuh hati nuraninya," tukasnya. 

Suyuti menegaskan, tujuan vaksinasi adalah untuk menciptakan kekebalan kelompok yang hanya bisa tercapai jika jumlah orang yang divaksin sudah di atas 70%. Dengan terciptanya herd immunity, maka mereka yang tidak kebal dilindungi oleh yang kebal karena telah divaksinasi.

“Jika sebagian besar masyarakat sudah divaksinasi, maka kemampuan patogen atau penyakit untuk menyebar menjadi terbatas dan kelompok yang tidak divaksinasi tetap sehat karena dikelilingi oleh yang kebal. Dengan sendirinya akan memutus penularan virus pada kelompok tersebut,” ujarnya. 

Atas dasar itu pula, dia menyampaikan vaksin ini diwajibkan. Jika kebanyakan orang menolak divaksin maka tujuan membentuk herd immunity itu tidak bisa tercapai. "Selain kita menerapkan prokes Covid-19. Kita juga harus vaksin, sehingga penularan dan wabah ini dapat berakhir," pungkasnya.

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Di tengah upaya gencarnya pemerintah dalam penanganan Covid-19, ternyata banyak juga informasi hoax yang ditebar perihal Covid-19. Hal itu, membuat pemerintah harus kerja ekstra, karena selain penanganan juga harus menangkal hoax yang meresahkan masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng Suyuti Syamsul mengatakan, saat ini pemerintah sedang gencar melakukan vaksinasi sekaligus memerangi hoax terkait Covid-19 dan vaksin. “Suka tidak suka salah satunya karena masih banyak yang percaya teori konspirasi terkait Covid-19 dan vaksin. Sebetulnya teori ini tidak dibangun oleh asumsi ilmiah tapi masyarakat cenderung percaya. Nah, itu terjadi karena secara psikologis manusia cenderung melakukan penyangkalan untuk menghindari rasa cemas," ucapnya, Jumat (2/7).

Menurutnya, memang dalam jangka pendek penyangkalan itu menguntungkan.  Sebab, memberikan orang waktu untuk melakukan penyesuaian terhadap realitas/ situasi baru. "Tetapi dalam jangka panjang itu dapat membahayakan keselelamatan orang banyak,” tegasnya. 

Diapun mengajak seluruh stakeholder untuk bekerja keras dalam penanganan Covid-19, sekaligus menangkal hoax. "Kita perlu bekerja keras, karena penyangkalan tersebut berdimensi logis dan emosional.  Maka pendekatannya harus menggunakan pendekatan akal sehat dan menyentuh hati nuraninya," tukasnya. 

Suyuti menegaskan, tujuan vaksinasi adalah untuk menciptakan kekebalan kelompok yang hanya bisa tercapai jika jumlah orang yang divaksin sudah di atas 70%. Dengan terciptanya herd immunity, maka mereka yang tidak kebal dilindungi oleh yang kebal karena telah divaksinasi.

“Jika sebagian besar masyarakat sudah divaksinasi, maka kemampuan patogen atau penyakit untuk menyebar menjadi terbatas dan kelompok yang tidak divaksinasi tetap sehat karena dikelilingi oleh yang kebal. Dengan sendirinya akan memutus penularan virus pada kelompok tersebut,” ujarnya. 

Atas dasar itu pula, dia menyampaikan vaksin ini diwajibkan. Jika kebanyakan orang menolak divaksin maka tujuan membentuk herd immunity itu tidak bisa tercapai. "Selain kita menerapkan prokes Covid-19. Kita juga harus vaksin, sehingga penularan dan wabah ini dapat berakhir," pungkasnya.