PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencatat berbagai capaian strategis sepanjang 2025, meskipun dihadapkan pada dinamika dan penyesuaian anggaran daerah.
“Sejak awal kepemimpinan, kami berkomitmen menyelaraskan kebijakan dan program strategis daerah dengan Asta Cita Presiden. Termasuk Program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, ketahanan pangan, dan penurunan stunting,” ujar Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, Jumat (3/1/2025).
Dijabarkannya pada sektor pendidikan, Pemprov Kalteng terus meningkatkan akses dan mutu layanan melalui transformasi digital serta pemberian bantuan pendidikan bagi mahasiswa.
“Saat ini sebanyak 422 sekolah kewenangan provinsi telah 100 persen terdigitalisasi, dan 3.060 mahasiswa di 34 perguruan tinggi telah menerima subsidi UKT melalui program Satu Rumah Satu Sarjana,” kata Agustiar.
Selanjutnya di bidang kesehatan, berbagai program pelayanan gratis semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
“Sebanyak 18.214 warga telah mengikuti Pemeriksaan Kesehatan Gratis, sementara integrasi JKN menjangkau lebih dari 521 ribu peserta PBI serta puluhan ribu peserta PBPU dan PB,” ujarnya.
Kondisi perekonomian daerah sepanjang 2025 juga menunjukkan tren positif dengan inflasi yang relatif terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang meningkat.
“Rata-rata inflasi Februari hingga November 2025 tercatat 0,23 persen secara bulanan dan 1,70 persen secara tahunan. Sementara pertumbuhan ekonomi mencapai 5,36 persen,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah provinsi menyalurkan lebih dari 600 ribu paket sembako melalui kegiatan pasar murah yang menjangkau 1.432 desa dan kelurahan di 14 kabupaten dan kota.
“Kami juga terus mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui kebijakan strategis yang melibatkan dunia usaha di Kalimantan Tengah,” ungkapnya.
Dia menambahkan, kebijakan tersebut berdampak pada meningkatnya realisasi sejumlah pos pendapatan, seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Retribusi Daerah, serta kinerja BUMD yang melampaui target.
“Walaupun pada 2025 terjadi efisiensi anggaran dari Rp10,5 triliun menjadi Rp8,35 triliun, berbagai capaian positif tetap diraih berkat kerja keras dan sinergi seluruh pemangku kepentingan,” pungkasnya. (*adr)
