PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengajukan penambahan 500 unit perangkat internet Starlink melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025. Sarana ini akan dialokasikan ke sekolah, Posyandu, Posbindu, dan fasilitas publik di desa-desa yang masih minim akses jaringan.
Plt. Kepala Diskominfosantik Kalteng Rangga Lesmana menuturkan, perluasan jangkauan internet menjadi langkah strategis dalam mendukung pelayanan publik di wilayah yang selama ini kesulitan sinyal.
“Bantuan perangkat sarana internet yang telah dan akan diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan diproses melalui mekanisme hibah barang kepada Dinas Kominfo Kabupaten/Kota penerima,” ujar Rangga.
Distribusi perangkat dilakukan dalam beberapa tahap. Mulai dari Mei hingga Agustus 2025 untuk instalasi awal di kantor desa blankspot, dilanjutkan pendataan tambahan pada Juni–Agustus, tahap kedua distribusi pada September–Desember, dan monitoring pada 2026.
Namun, menurut Rangga, distribusi tak lepas dari kendala di lapangan.
“Akses jalan yang sulit dijangkau, terbatasnya kendaraan, hingga ketiadaan SDM yang bisa dilatih jadi tantangan kami di lapangan,” ungkapnya.
Pemprov Kalteng juga telah mengirim surat kepada seluruh Diskominfo kabupaten/kota per 11 Juni 2025, guna meminta data fasilitas publik yang belum terjangkau jaringan internet. (mmckalteng)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengajukan penambahan 500 unit perangkat internet Starlink melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025. Sarana ini akan dialokasikan ke sekolah, Posyandu, Posbindu, dan fasilitas publik di desa-desa yang masih minim akses jaringan.
Plt. Kepala Diskominfosantik Kalteng Rangga Lesmana menuturkan, perluasan jangkauan internet menjadi langkah strategis dalam mendukung pelayanan publik di wilayah yang selama ini kesulitan sinyal.
“Bantuan perangkat sarana internet yang telah dan akan diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan diproses melalui mekanisme hibah barang kepada Dinas Kominfo Kabupaten/Kota penerima,” ujar Rangga.
Distribusi perangkat dilakukan dalam beberapa tahap. Mulai dari Mei hingga Agustus 2025 untuk instalasi awal di kantor desa blankspot, dilanjutkan pendataan tambahan pada Juni–Agustus, tahap kedua distribusi pada September–Desember, dan monitoring pada 2026.
Namun, menurut Rangga, distribusi tak lepas dari kendala di lapangan.
“Akses jalan yang sulit dijangkau, terbatasnya kendaraan, hingga ketiadaan SDM yang bisa dilatih jadi tantangan kami di lapangan,” ungkapnya.
Pemprov Kalteng juga telah mengirim surat kepada seluruh Diskominfo kabupaten/kota per 11 Juni 2025, guna meminta data fasilitas publik yang belum terjangkau jaringan internet. (mmckalteng)
