29.1 C
Jakarta
Thursday, May 30, 2024
spot_img

Sistem Pembayaran QRIS untuk PBB P2

Tingkatkan Kecepatan, Kemudahan Bertransaksi, Akurasi Data dan Transparansi

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin melalui Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu meluncurkan Sistem Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) melalui aplikasi QRIS, di Halaman BPPRD Kota Palangka Raya, Senin (31/1).

Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu dalam sambutannya mengapresiasi peluncuran aplikasi QRIS untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) .

“Melalui QRIS diharapkan mampu meningkatkan kecepatan dan kemudahan bertransaksi, meningkatkan akurasi data dan transparansi yang akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta tingkat kepercayaan kepada pemerintah daerah.” Kata Hera, Senin (31/1).

Sementara itu, Kepala BPPRD Kota Palangka Raya, Aratuni Djaban mengatakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) adalah salah satu upaya meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola, dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah.

Baca Juga :  Tugu Soekarno Tangung Jawab Pemprov Kalteng

“Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah, serta mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital di masyarakat guna mewujudkan keuangan yang inklusif, serta meningkatkan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional” jelasnya






Reporter: M Hafidz

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin melalui Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu meluncurkan Sistem Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) melalui aplikasi QRIS, di Halaman BPPRD Kota Palangka Raya, Senin (31/1).

Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu dalam sambutannya mengapresiasi peluncuran aplikasi QRIS untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) .

“Melalui QRIS diharapkan mampu meningkatkan kecepatan dan kemudahan bertransaksi, meningkatkan akurasi data dan transparansi yang akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta tingkat kepercayaan kepada pemerintah daerah.” Kata Hera, Senin (31/1).

Sementara itu, Kepala BPPRD Kota Palangka Raya, Aratuni Djaban mengatakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) adalah salah satu upaya meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola, dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah.

Baca Juga :  Tugu Soekarno Tangung Jawab Pemprov Kalteng

“Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah, serta mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital di masyarakat guna mewujudkan keuangan yang inklusif, serta meningkatkan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional” jelasnya






Reporter: M Hafidz
spot_img
spot_img

Terpopuler

spot_img

Artikel Terbaru