PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Dalam mewujudkan penyusunan laporan pertanggungjawaban Pj kepala daerah yang berkualitas, yaitu baik, benar, dan sesuai indikator yang ditentukan. Maka dari itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyelenggarakan Best Pratice Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pj Bupati dan Pj Wali Kota se-Kalteng Tahun 2024, di Palangkaraya, Senin (26/2).
Penjabat (Pj) Wali Kota Palangkaraya, Hera Nugrahayu turut hadir dalam kegiatan tersebut. Hera mengatakan, kegiatan ini merupakan inisiatif dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengevaluasi kinerja pejabat kepala daerah. Dimana ada 12 indikator yang harus didorong dan ditingkatkan.
“Ya ditingkatkan dari waktu ke waktu, bulan ke bulan, penilaiannya dari triwulan ke triwulan, sehingga kalau ada kegiatan seperti ini kita bisa secara langsung konsultasi ke sumbernya apakah ada sekiranya yang bisa didorong lebih cepat karena pejabat ini waktunya terbatas, jadi harus ada upaya percepatan akurasi untuk mencapai target yang ditentukan,” ujarnya, Senin (27/2) kemarin.
Pemimpin nomor satu di Pemerintah Kota Palangkaraya ini juga menjelaskan bahwa fokus pada triwulan kedua kali ini adalah menuntaskan hal-hal yang masih kurang pada triwulan sebelumnya sekaligus mencapai target kinerja yang baru. Ia menekankan pentingnya kerja keras dan sinergitas dengan para pemangku kepentingan (stakholder) terkait untuk mencapai indikator-indikator tersebut.
“Triwulan kedua ini lebih berat, karena kita harus melaksanakan apa yang menjadi kekurangan di triwulan pertama, sekaligus mencapai target kinerja triwulan kedua,” ucapnya.
Mengenai template dan format pelaporan, lanjut Hera, tetap sama namun capaian untuk triwulan kedua ada sedikit perbedaan, jadi kalau di triwulan I dimulai dari nilai 0 atau 1, berarti triwulan II harus di atas lagi, begitu seterusnya sampai triwulan IV harus tuntas.
Hera menekankan pentingnya menjaga kondisi Kota Palangkaraya tetap kondusif selama proses-proses tersebut. Kemudian pentingnya melakukan intervensi terhadap 12 indikator yang menjadi prioritas, termasuk pemantauan inflasi secara rutin dan intervensi spesifik terkait stunting dan pengangguran.
“Perlunya komitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan mengatasi berbagai tantangan dalam memastikan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Palangkaraya,” tutupnya. (ana/pri)