PALANGKA RAYA, PROKALTENG. CO – Pj Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu menghadiri rapat paripurna ke-3 masa persidangan I tahun sidang 2024/2025 DPRD Kota Palangka Raya. Rapat tersebut, membahas agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait pidato pengantar Wali Kota Palangka Raya, Senin (23/9/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Hera Nugrahayu menjelaskan bahwa pemerintah Kota Palangka Raya telah memasuki tahap penetapan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk perubahan anggaran tahun 2025.
“Tahap ini merupakan kelanjutan dari penyampaian nota keuangan yang telah dilakukan sebelumnya. Pemandangan umum dari fraksi-fraksi di DPRD Kota Palangka Raya akan menjadi langkah berikutnya sebelum dilanjutkan dengan jawaban dari Wali Kota serta pembahasan teknis,” ucapnya, Senin (23/9).
Hera Nugrahayu berharap seluruh tahapan pembahasan APBD perubahan dapat berjalan lancar, mengingat target penyelesaian APBD perubahan ini ditetapkan pada akhir September 2024.
“Penyelesaian anggaran ini, sangat penting untuk memastikan pengeluaran yang optimal yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Anggaran perubahan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warga Palangka Raya,” jelasnya.
Dalam konteks penyerapan anggaran itu, Hera optimistis bahwa target penyelesaian anggaran dapat tercapai hingga akhir tahun 2024. Optimisme itu didasarkan pada beberapa kegiatan yang memerlukan penyesuaian melalui perubahan anggaran. Ia juga melihat urgensi dalam melakukan penyesuaian anggaran agar anggaran yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara maksimal.
“Dengan adanya perubahan anggaran, diharapkan berbagai kegiatan penting dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Hal ini juga mencakup pengalokasian kembali anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang dinilai mendesak atau prioritas,” tambahnya.
Rapat Paripurna ini merupakan salah satu langkah penting dalam proses penganggaran di Kota Palangka Raya. Dengan pembahasan yang intensif antara eksekutif dan legislatif, diharapkan perubahan APBD 2025 dapat segera disetujui dan diimplementasikan untuk kepentingan masyarakat Palangka Raya secara lebih efektif. (*ndo/hnd)