PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengawal upaya perbaikan tata kelola pemerintahan di Kota Palangka Raya. Langkah itu ditandai dengan digelarnya Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Kota dan DPRD Palangka Raya, Senin (20/10), di Ruang Peteng Karuhei I.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menegaskan, kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
Ia juga mengungkap hasil mengejutkan dari evaluasi KPK, di mana capaian kinerja Pemko dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) terus menunjukkan tren positif dalam empat tahun terakhir.
Rapat yang berlangsung selama satu hari penuh ini diikuti pimpinan dan anggota DPRD, jajaran kepala perangkat daerah, serta Tim Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI yang memimpin sesi pemantauan dan evaluasi teknis.
“Pemerintah Kota Palangka Raya menyampaikan apresiasi kepada KPK atas pendampingan dan supervisi yang konsisten dalam memperkuat sistem tata kelola pemerintahan daerah,” ujar Fairid.
Dalam kegiatan itu hadir sejumlah pejabat KPK RI, di antaranya Kasatgas Korsup Pencegahan III.3 Maruli Tua, Kasatgas Korsup Penindakan III.6 Agus Kurniawan, PIC Korsup Wilayah Kalimantan Tengah Fadli Herdian, PIC Korsup Wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan Tridesa Adi Nurcahyo, serta anggota Satgas Korsup Pencegahan III.3 Azharul Dwi Kurniawan dan Fathia Rahman.
Fairid menyebut, nilai MCP Pemko Palangka Raya meningkat dari 90,02 pada 2021 menjadi 91,06 pada 2024. Sementara itu, nilai SPI naik dari 64,10 menjadi 71,95 pada periode yang sama.
“Angka ini menunjukkan komitmen kami dalam membangun pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik,” jelasnya.
Menurut Fairid, peningkatan tersebut tak lepas dari kerja sama seluruh elemen pemerintahan dan komitmen kuat untuk menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemko Palangka Raya.
“Kami berharap sinergi dengan semua pihak, termasuk KPK, terus diperkuat agar tata kelola pemerintahan di Palangka Raya semakin profesional dan berintegritas,” tutupnya. (adr)