PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menegaskan keterbukaan informasi publik menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal itu disampaikannya saat kegiatan Visitasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Ruang Peteng Karuhei I Kantor Wali Kota Palangka Raya, Senin (19/10/2026).
“Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban, melainkan bentuk penghormatan terhadap hak masyarakat dan fondasi kepercayaan kepada pemerintah,” tegas Fairid.
Menurutnya, visitasi yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah tersebut menjadi kesempatan bagi Pemerintah Kota Palangka Raya untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat kualitas keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintahan daerah.
Fairid mengatakan, pihaknya berkomitmen memastikan setiap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemko Palangka Raya tidak hanya menyediakan informasi, tetapi juga menghadirkan informasi yang akurat, mutakhir, dan benar-benar dibutuhkan masyarakat.
“Untuk itu, kami terus meningkatkan kapasitas PPID Pelaksana, dan menghadirkan layanan digital terkini,” ujarnya dalam sambutan tersebut.
Dia menjelaskan, salah satu upaya yang dilakukan adalah mengembangkan layanan digital melalui chatbot Tatau atau Teman Tanya Urusan Warga. Inovasi tersebut terintegrasi dengan situs utama Pemko Palangka Raya, palangkaraya.go.id, serta situs PPID di ppid.palangkaraya.go.id.
Pengembangan layanan informasi digital tersebut diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dengan demikian, keterbukaan informasi tidak hanya diwujudkan melalui penyediaan data, tetapi juga melalui kemudahan akses terhadap layanan pemerintah
Fairid juga menyoroti pentingnya penyampaian informasi yang cepat dan akurat, terutama ketika masyarakat menghadapi situasi darurat seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Informasi yang cepat dan akurat bukan sekadar kebutuhan, tetapi bagian penting dari upaya melindungi masyarakat,” ungkapnya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap kebutuhan informasi tersebut, Pemko Palangka Raya mengembangkan sistem pemantauan karhutla yang mengintegrasikan informasi titik panas, kualitas udara, jarak pandang, hingga data kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dari 11 puskesmas induk melalui dashboard publik dan peta interaktif.
Melalui sistem tersebut, masyarakat diharapkan dapat memperoleh informasi yang diperlukan untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengambil langkah yang tepat dalam menghadapi dampak karhutla. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari penyediaan informasi publik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap visitasi ini menjadi langkah bersama untuk menghadirkan keterbukaan informasi yang semakin bermakna. Sebab, kepercayaan publik tidak cukup dibangun dengan kata-kata, tetapi tumbuh ketika masyarakat merasakan bahwa pemerintah hadir secara terbuka, mendengar, dan melayani,” pungkasnya. (adr)
