PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, menegaskan hasil reses anggota DPRD Kota Palangka Raya akan menjadi salah satu acuan penting dalam penyusunan program pembangunan daerah.
Aspirasi masyarakat yang dihimpun dari Daerah Pemilihan (Dapil) I, II, dan III dinilai menjadi masukan strategis bagi pemerintah dalam menentukan arah pembangunan ke depan.
Hal itu disampaikan Achmad Zaini saat menghadiri Rapat Paripurna Ke-1 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 DPRD Kota Palangka Raya di Kantor DPRD Kota Palangka Raya, Jalan Soekarno, Selasa (18/8/2026).
Menurut Zaini, pemerintah daerah mengapresiasi penyampaian hasil reses DPRD yang telah memuat berbagai aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat dari masing-masing daerah pemilihan.
“Pada rapat paripurna hari ini, baru saja kita mendengarkan penyampaian hasil reses DPRD Kota Palangka Raya Dapil I, Dapil II, dan Dapil III serta pidato pimpinan DPRD Kota Palangka Raya. Saya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi sebesar-besarnya kepada segenap unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Palangka Raya,” ujarnya.
Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palanga Raya ini mengatakan dukungan, ide, gagasan, saran, dan berbagai masukan konstruktif dari DPRD menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Zaini menilai sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam mendorong pembangunan Kota Palangka Raya agar berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Selain itu, dia menyampaikan berbagai dinamika yang terjadi selama masa sidang sebelumnya menjadi pengalaman berharga bagi pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan.
“Pengalaman tersebut menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kota Palangka Raya. Semoga menjadi tolak ukur dan momentum yang sangat baik bagi kita semua untuk kemajuan Kota Cantik Palangka Raya,” katanya.
Menurutnya, berbagai pengalaman dan tantangan yang dihadapi dapat dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta efektivitas pelaksanaan program pembangunan.
