Tinjau Disdukcapil, Wali Kota Palangka Raya Pastikan Pelayanan Bebas Pungli dan Ramah Warga

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palangka Raya, Selasa (8/4/2025) lalu.

Dalam kunjungan tersebut, ia ingin memastikan bahwa layanan administrasi kependudukan berjalan secara optimal, efisien, dan bersih dari praktik pungli.

Dalam peninjauannya, Fairid melihat langsung proses pelayanan seperti perekaman KTP elektronik, penerbitan Kartu Keluarga, serta pengurusan akta kelahiran dan kematian. Ia juga memperhatikan kenyamanan ruang tunggu, serta keberadaan informasi layanan yang tersedia bagi masyarakat.

“Saya ingin memastikan layanan di sini benar-benar memberikan kemudahan, cepat prosesnya, terbuka, dan tentunya bebas pungutan yang tidak resmi,” ujarnya kepada awak media saat diwawancarai, Kamis (10/4/2025).

Fairid menekankan pentingnya informasi prosedur yang jelas dan mudah dipahami masyarakat. Ia mengingatkan, agar semua persyaratan pengurusan dokumen ditampilkan dengan baik agar tidak membingungkan warga.

Ia juga menyempatkan diri berbicara langsung dengan warga yang sedang mengurus dokumen. Sebagian besar mengaku puas dengan pelayanan yang diberikan, khususnya dari segi kecepatan dan sikap ramah para petugas.

Fairid menyampaikan apresiasinya kepada para pegawai Disdukcapil, atas dedikasi mereka dalam memberikan pelayanan terbaik. Ia menegaskan pentingnya menjaga etika kerja dan memperkuat kolaborasi antarbidang demi kelancaran pelayanan administrasi.

“Disdukcapil memegang peranan penting dalam membangun tertib administrasi. Perlu ada pembenahan rutin pada sistem antrean, kinerja SDM, dan standar pelayanan agar hasilnya terus meningkat,” ucapnya.

Ia juga menyoroti bahwa layanan administrasi kependudukan sangat menentukan akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik, mulai dari jaminan kesehatan hingga layanan perbankan. Karena itu, ketertiban dokumen harus terus didorong.

“Data yang valid dan tertib menjadi dasar dalam merancang kebijakan serta menyalurkan berbagai bantuan. Kita harus pastikan masyarakat memahami pentingnya hal ini,” pungkasnya. (ndo)

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palangka Raya, Selasa (8/4/2025) lalu.

Dalam kunjungan tersebut, ia ingin memastikan bahwa layanan administrasi kependudukan berjalan secara optimal, efisien, dan bersih dari praktik pungli.

Dalam peninjauannya, Fairid melihat langsung proses pelayanan seperti perekaman KTP elektronik, penerbitan Kartu Keluarga, serta pengurusan akta kelahiran dan kematian. Ia juga memperhatikan kenyamanan ruang tunggu, serta keberadaan informasi layanan yang tersedia bagi masyarakat.

“Saya ingin memastikan layanan di sini benar-benar memberikan kemudahan, cepat prosesnya, terbuka, dan tentunya bebas pungutan yang tidak resmi,” ujarnya kepada awak media saat diwawancarai, Kamis (10/4/2025).

Fairid menekankan pentingnya informasi prosedur yang jelas dan mudah dipahami masyarakat. Ia mengingatkan, agar semua persyaratan pengurusan dokumen ditampilkan dengan baik agar tidak membingungkan warga.

Ia juga menyempatkan diri berbicara langsung dengan warga yang sedang mengurus dokumen. Sebagian besar mengaku puas dengan pelayanan yang diberikan, khususnya dari segi kecepatan dan sikap ramah para petugas.

Fairid menyampaikan apresiasinya kepada para pegawai Disdukcapil, atas dedikasi mereka dalam memberikan pelayanan terbaik. Ia menegaskan pentingnya menjaga etika kerja dan memperkuat kolaborasi antarbidang demi kelancaran pelayanan administrasi.

“Disdukcapil memegang peranan penting dalam membangun tertib administrasi. Perlu ada pembenahan rutin pada sistem antrean, kinerja SDM, dan standar pelayanan agar hasilnya terus meningkat,” ucapnya.

Ia juga menyoroti bahwa layanan administrasi kependudukan sangat menentukan akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik, mulai dari jaminan kesehatan hingga layanan perbankan. Karena itu, ketertiban dokumen harus terus didorong.

“Data yang valid dan tertib menjadi dasar dalam merancang kebijakan serta menyalurkan berbagai bantuan. Kita harus pastikan masyarakat memahami pentingnya hal ini,” pungkasnya. (ndo)