Site icon Prokalteng

Pemkab Perhatikan Kesejahteraan Masyarakat

pemkab-perhatikan-kesejahteraan-masyarakat

KUALA PEMBUANG – Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Seruyan terus berupaya untuk mensejahterakan masyarakat di
Bumi Gawi Hatantiring. Salah satu upaya yaitu sosialisasi penyandang masalah
kesejahteraan sosial (PMKS) dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)
di Kabupaten Seruyan.

Sosialisasi yang difasilitasi
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan tersebut bertujuan agar dapat terlaksananya
verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin melalui data
terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Sehingga dalam penyaluran bantuan kepada
masyarakat atau keluarga penerima manfaat (KPM) bisa benar-benar tepat sasaran.

Penjabat (Pj) Sekretaris
Daerah (Sekda) Seruyan Djainu’ddin Noor mengatakan, dengan kegiatan tersebut,
khususnya terkait masalah sosial diharapkan agar harus bisa mencarikan solusi
terhadap permasalahan sosial di masyarakat.

Mengingat permasalahan sosial
di masyarakat saat ini berkembang dengan gaya masing-masing dan cukup susah
untuk diprediksi. Pasalnya, lanjut Djainu’ddin Noor, harus disantuni kepada
masyarakat dan harus tepat sasaran.

Ia memberikan contoh, yaitu
untuk penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang sudah jelas terlihat
masyarakat itu sangat susah. Karena jika dijemput oleh dinas terkait dan
ditangani untuk dilakukan perawatan justru ada pihak keluarga yang tidak
berkenan.

“Oleh sebab itu, Dinas
Sosial harus proaktif, karena sifatnya kita harus selalu berkomunikasi dengan
keluarga dari masyarakat yang bersangkutan, sehingga masalah sosial ini memang
perlu penanganan lebih,” kata Pj Sekda Seruyan Djainu’ddin Noor, Kamis
(5/3).

Ditambahkannya, dengan
sosialiasi yang dilaksanakan tersebut, maka peran camat, lurah dan kades juga
bisa untuk selalu mendata masyarakatnya. Untuk peran aparat kecamatan sampai
desa memang selalu diimbau untuk memberikan data masyarakat terkait hal
tersebut.

“Peran aparat kecamatan
sampai desa juga sudah kita imbau. Oleh sebab itu kerjasama dengan lintas
sektor juga perlu dilakukan secara intensif oleh kepala dinas terkait,”
pungkasnya. (ais/ens)

Exit mobile version