PROKALTENG.CO – Angka kemiskinan di Kabupaten Pulang Pisau mengalami peningkatan dari 4,56 persen menjadi 4,79 persen atau naik 0,23 persen dalam satu tahun terakhir. Fakta ini menjadi perhatian serius dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan tahun 2025 yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Kantor Baperida Kalteng, Kamis (20/11).
Wakil Bupati Pulang Pisau H Ahmad Jayadikarta menyampaikan, bahwa kenaikan persentase kemiskinan tersebut menjadi indikator bahwa program penanganan harus lebih tepat sasaran dan ditindaklanjuti secara agresif melalui sinergi lintas sektor.
“Profil kemiskinan menunjukkan tren naik, sehingga pada Rakor ini kami membahas tiga hal utama. Yaitu profi l kemiskinan, kendala informasi, serta langkah percepatan dan penanggulangan kemiskinan di daerah,” tegas Jayadikarta.
Ia menuturkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulang Pisau telah mengalokasikan anggaran Rp150 miliar melalui 11 PD. Namun realisasi anggaran saat ini baru mencapai Rp90 miliar atau sekitar 58,77 persen sehingga perlu percepatan pelaksanaan program di lapangan.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H Edy Pratowo menegaskan pentingnya pembaruan data makro dan sektoral untuk mendukung kebijakan yang adaptif terhadap kondisi masyarakat.
Ia juga meminta seluruh kabupaten/ kota mempercepat finalisasi Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025-2029 sebagai arah kebijakan bersama.
Rakor turut dihadiri Plt Sekda Provinsi Kalteng Leonard S Ampung, jajaran OPD provinsi, Forkopimda, tenaga ahli penyusunan RPKD, serta para wakil bupati/ wakil wali kota selaku Ketua TKPK kabupaten/kota. (mcp/art/kpg)
PROKALTENG.CO – Angka kemiskinan di Kabupaten Pulang Pisau mengalami peningkatan dari 4,56 persen menjadi 4,79 persen atau naik 0,23 persen dalam satu tahun terakhir. Fakta ini menjadi perhatian serius dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan tahun 2025 yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Kantor Baperida Kalteng, Kamis (20/11).
Wakil Bupati Pulang Pisau H Ahmad Jayadikarta menyampaikan, bahwa kenaikan persentase kemiskinan tersebut menjadi indikator bahwa program penanganan harus lebih tepat sasaran dan ditindaklanjuti secara agresif melalui sinergi lintas sektor.
“Profil kemiskinan menunjukkan tren naik, sehingga pada Rakor ini kami membahas tiga hal utama. Yaitu profi l kemiskinan, kendala informasi, serta langkah percepatan dan penanggulangan kemiskinan di daerah,” tegas Jayadikarta.
Ia menuturkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulang Pisau telah mengalokasikan anggaran Rp150 miliar melalui 11 PD. Namun realisasi anggaran saat ini baru mencapai Rp90 miliar atau sekitar 58,77 persen sehingga perlu percepatan pelaksanaan program di lapangan.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H Edy Pratowo menegaskan pentingnya pembaruan data makro dan sektoral untuk mendukung kebijakan yang adaptif terhadap kondisi masyarakat.
Ia juga meminta seluruh kabupaten/ kota mempercepat finalisasi Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025-2029 sebagai arah kebijakan bersama.
Rakor turut dihadiri Plt Sekda Provinsi Kalteng Leonard S Ampung, jajaran OPD provinsi, Forkopimda, tenaga ahli penyusunan RPKD, serta para wakil bupati/ wakil wali kota selaku Ketua TKPK kabupaten/kota. (mcp/art/kpg)
