28.6 C
Jakarta
Saturday, October 12, 2024

Pemkab Pulpis Segera Lakukan Lelang Jabatan Eselon II

PULANG PISAU, PROKALTENG.CO – Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Pulpis Ir H Saripudin mengungkapkan, beberapa jabatan eselon II di lingkup pemerintah Kabupaten Pulang Pisau mengalami kekosongan.

“Kekosongan jabatan terjadi karena pejabat sebelumnya purna tugas. Kekosongan itu terjadi sejak 2021. Hingga April 2022 mendatang, jumlah jabatan pejabat eselon II yang kosong sebanyak 11 jabatan,” kata Saripudin.

Untuk itu, lelang jabatan untuk mengisi kekosongan itu segera dilakukan. “Pada 2021, kami sudah mengajukan untuk melakukan lelang 10 jabatan eselon II. Itu termasuk untuk jabatan yang pejabatnya akan purna tugas. Namun saat itu yang disetujui KASN hanya 5 jabatan. Termasuk jabatan Sekda,” ungkap dia.

Baca Juga :  Libatkan Masyarakat Gali Pengembangan Sektor Pariwisata

Sisanya, lanjut dia, menunggu pejabat itu purna tugas baru dilelang. “Tetapi ada kebijakan lagi, lelang jabatan boleh dilakukan minimal 6 bulan menjelang pejabat yang menduduki jabatan itu pensiun,” lanjut dia.

Namun, lanjut dia, pelantikan penggantian pejabat itu baru bisa dilakukan setelah yang bersangkutan pensiun. “Jadi lelang jabatan dilakukan terlebih dahulu, pergantiannya tetap saat pejabat sebelumnya pensiun,” tandasnya.

Sebelumnya, Bupati Pulang Pisau Pudjirustaty Narang meminta kepada Kabid, Kabag dan Sekretaris Dinas untuk kreatif dan berinovasi untuk mengikuti lelang jabatan.

“Kabid, Kabag dan Sekretaris saya tantang untuk berinovasi dalam bekerja. Buktikan kalau mampu untuk menjadi kepala dinas. Karena sampai April nanti, ada 11 jabatan eselon II yang kosong. Saya minta untuk berpacu, bukan diam. Bantu bagaimana kita dapat dana dari APBN untuk membangun Pulang Pisau,” tegas Taty.

Baca Juga :  Diikuti 80 Orang, Taty Narang Harapkan Operasi Katarak Gratis Berlanjut

Taty juga memastikan, dalam promosi dan lelang jabatan tidak ada istilah sogok menyogok atau suap. “Tidak ada praktik suap. Saya mencari orang berkualitas yang mau menjadi kepala perangkat daerah. Tidak hanya duduk manis, namun juga harus bisa mencari anggaran. Berinisiatiflah. Itu yang saya harapkan dari setiap perangkat daerah,” tegasnya. (art)

PULANG PISAU, PROKALTENG.CO – Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Pulpis Ir H Saripudin mengungkapkan, beberapa jabatan eselon II di lingkup pemerintah Kabupaten Pulang Pisau mengalami kekosongan.

“Kekosongan jabatan terjadi karena pejabat sebelumnya purna tugas. Kekosongan itu terjadi sejak 2021. Hingga April 2022 mendatang, jumlah jabatan pejabat eselon II yang kosong sebanyak 11 jabatan,” kata Saripudin.

Untuk itu, lelang jabatan untuk mengisi kekosongan itu segera dilakukan. “Pada 2021, kami sudah mengajukan untuk melakukan lelang 10 jabatan eselon II. Itu termasuk untuk jabatan yang pejabatnya akan purna tugas. Namun saat itu yang disetujui KASN hanya 5 jabatan. Termasuk jabatan Sekda,” ungkap dia.

Baca Juga :  Libatkan Masyarakat Gali Pengembangan Sektor Pariwisata

Sisanya, lanjut dia, menunggu pejabat itu purna tugas baru dilelang. “Tetapi ada kebijakan lagi, lelang jabatan boleh dilakukan minimal 6 bulan menjelang pejabat yang menduduki jabatan itu pensiun,” lanjut dia.

Namun, lanjut dia, pelantikan penggantian pejabat itu baru bisa dilakukan setelah yang bersangkutan pensiun. “Jadi lelang jabatan dilakukan terlebih dahulu, pergantiannya tetap saat pejabat sebelumnya pensiun,” tandasnya.

Sebelumnya, Bupati Pulang Pisau Pudjirustaty Narang meminta kepada Kabid, Kabag dan Sekretaris Dinas untuk kreatif dan berinovasi untuk mengikuti lelang jabatan.

“Kabid, Kabag dan Sekretaris saya tantang untuk berinovasi dalam bekerja. Buktikan kalau mampu untuk menjadi kepala dinas. Karena sampai April nanti, ada 11 jabatan eselon II yang kosong. Saya minta untuk berpacu, bukan diam. Bantu bagaimana kita dapat dana dari APBN untuk membangun Pulang Pisau,” tegas Taty.

Baca Juga :  Diikuti 80 Orang, Taty Narang Harapkan Operasi Katarak Gratis Berlanjut

Taty juga memastikan, dalam promosi dan lelang jabatan tidak ada istilah sogok menyogok atau suap. “Tidak ada praktik suap. Saya mencari orang berkualitas yang mau menjadi kepala perangkat daerah. Tidak hanya duduk manis, namun juga harus bisa mencari anggaran. Berinisiatiflah. Itu yang saya harapkan dari setiap perangkat daerah,” tegasnya. (art)

Terpopuler

Artikel Terbaru