PULANG PISAU, PROKALTENG.CO – Bupati Pulang Pisau Pudjitustaty Narang mengingatkan jajarannya akan pentingnya penyajian data berbasis digital. Terutama dalam upaya mendukung program ketahanan pangan nasional atau food estate di Kabupaten Pulang Pisau.
“Setiap pelaksanaan kegiatan di masing-masing perangkat daerah di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Pulang Pisau yang memiliki program kegiatan pendukung food estate yang dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga, saat ini belum terintegrasi dengan format data digital pada website yang di miliki Kabupaten Pulang Pisau,” kata Taty Saat sosialisasi penataan ruang daerah dan infrastruktur pendukung food estate secara virtual, Rabu (18/8).
Taty menjelaskan, dengan kurang optimalnya penyajian data digital berupa informasi menjadi kendala dan menyebabkan kurang atau rendahnya akses yang di dapat masyarakat, terhadap data informasi yang di sajikan pada website tersebut.
“Jika penyajian data berbasis digital dapat dioptimalkan serta didukung peta yang akurat dan akuntabel dan mudah untuk diakses. Maka upaya penataan wilayah dan penyediaan infrastruktur termasuk pemberian izin, konsensi, hak atas tanah bagi masyarakat dan para investor yang akan berinvestasi di kabupaten setempat akan sangat mudah,” kata dia.
Dia menjelaskan, dengan tersedia data berbasis digital seluruh pelaksanaan program peningkatan penyediaan ketahanan pangan nasional oleh kementerian atau lembaga bisa berkolaborasi dan terintegrasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten. Terkait dengan baik program maupun kegiatan.
Salah satu contoh, kata dia, adalah pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jalan dan jembatan, yang dilaksanakan Kementerian PUPR dalam hal ini Balai Pelaksana Jalan Kalimantan Tengah yang bekerja sama dengan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas PUPR Kabupaten Pulang Pisau dan pembangunan lahan pertanian serta saran dan prasarana pertanian yang dilaksanakan Kementerian Pertanian yang berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Pulang Pisau.
Menurut Taty, kompilasi, kolaborasi dan integrasi penyelarasan data yang terdapat dalam program di setiap perangkat daerah diatur dalam regulasi peraturan bupati yang tertuang dalam website. “Sehingga masyarakat dapat mengakses data maupun peta yang di perlukan, baik untuk berinvestasi atau perizinan,” beber dia.
Untuk itu Taty mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk bisa berkoordinasi, berkolaborasi serta terintegrasi, dalam pelaksanaan program kegiatan secara online. Setiap kegiatan selalu mengacu pada tugas dan pokok fungsi masing-masing berdasarkan RTRW kabupaten.