PULANG PISAU – Keinginan warga
Desa Gandang Barat di Kecamatan Maliku agar dilakukan pendalaman dan pelebaran
saluran primer di desa tersebut telah direspons Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang (DPUPR) Pulang Pisau.
Kepala DPUPR
Pulang Pisau Usis I Sangkai mengungkapkan, untuk menindaklanjuti terkait hal
tersebut, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov)
Kalimantan Tengah (Kalteng). “Kami masih menunggu informasi selanjutnya terkait
permintaan masyarakat itu,†kata Usis, Selasa (3/3).
Menurut Usis,
karena itu merupakan saluran primer maka yang berwenang melakukan penanganan
adalah Balai Rawa. “Untuk itu, kami melakukan langkah koordinasi terlebih
dahulu. Selain itu, untuk penanganan masalah tersebut, kami juga melakukan
koordinasi dengan dua perusahaan perkebunan kelapa sawit di sekitar lokasi
itu,†akuinya.
Sebelumnya,
Kepala Desa Gandang Barat, Yono berharap ke depan banjir tahunan yang terjadi
di desanya tidak terulang lagi. “Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk
mengantisipasi bencana itu adalah pelebaran dan pendalaman saluran primer,â€
tegasnya.
Untuk itu,
pihaknya mengharapkan kepada bupati Pulang Pisau melalui dinas terkait bisa
melaksanakan kegiatan tersebut. Dari informasi yang dihimpun Kalteng Pos,
saluran tersebut merupakan tanggung jawab Balai Rawa.
Sementara Kepala
Dinas Sosial Pulang Pisau Eknamensi Tawun saat dikonfirmasi terkait penganan
banjir di Desa Gandang Barat mengaku, pihaknya telah menurunkan tim untuk
melihat situasi di lapangan secara langsung. “Kami telah melakukan penanganan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami,†kata Tawun.
Mantan Asisten
III Sekda Pulang Pisau itu mengaku, Dinas Sosial Pulang Pisau juga telah
menyediakan dapur umur. “Di dapur umum itu kami menyediakan makanan bagi warga yang
terdampak banjir,†ungkapnya.
Saat
dikonfirmasi, apakah bantuan pangan untuk korban banjir telah disalurkan, Tawun
mengaku, untuk bantuan secara regular dari kabupaten masih dipersiapkan.
“Sementara bantuan beras dari pemerintah provinsi dan badan urusan logistik masih menunggu
status tanggap darurat. Yang menentukan status itu nanti BPBD,†akuinya.
Meski aktivitas
perekonomian masyarakat yang tertumpu pada sektor pertanian dan perkebunan
lumpuh, namun Tawun menilai, belum ada ancaman kerawanan pangan di daerah
tersebut.
“Kalau sampai ke
arah sana (kerawanan pangan) belum. Karena ketinggian air di wilayah itu saat
ini berkisar antara 30 sampai 70 sentimeter,†bebernya. (art/ens/nto)