PURUK CAHU, PROKALTENG.CO – Bupati Murung Raya (Mura) Drs Perdie M Yoseph MA, mengimbau, kepada seluruh kepala desa baik yang baru saja terpilih maupun yang masih menjabat saat ini, agar lebih meningkatkan sinergitas dengan para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desanya masing masing. Tujuannya, kata dia, agar terwujudnya pembangunan di desa sesuai dengan harapan dari masyarakat.
“Komunikasi dan koordinasi perlu dijalin erat antar kepala desa dengan BPD. Karena keberadaan para anggota BPD ini, sebagai fungsi pengawasan terhadap pembangunan dan jalannya pemerintahan yang dipimpin kepala desa bersama aparatnya,” terang Perdie belum lama ini.
Dia menegaskan, para kepala desa tanpa terkecuali diinstruksikan agar segera mungkin mengaktifkan sarana gedung kantor yang telah ada. Itu tidak lain untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat desa. Bukan malah berkantor di rumah.
“Fasilitas dan sarana yang telah dibangun wajib digunakan dan dirawat. Paling tidak ada agenda rapat koordinasi bersama dengan pihak BPD di setiap bulannya,” tegasnya.
Menurut bupati alumns STPDN ini, dengan adanya koordinasi yang baik dengan seluruh perangkat desa, kades dapat menunjukan bukti pembangunan yang telah dijalankan dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang. Bahkan yang terpenting potensi tindak pidana korupsi dapat diminimalisir.
“Dengan hal tersebut, masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari pembangunan yang dilakukan di desa,” ujarnya.
Lebih lanjut menurutnya, seluruh kades yang terpilih, dapat segera menyesuaikan diri dan merangkul seluruh masyarakat yang ada di desa. Dengan kata lain untuk menjalankan tugas dan amanah yang telah diberikan sebaik mungkin.
PURUK CAHU, PROKALTENG.CO – Bupati Murung Raya (Mura) Drs Perdie M Yoseph MA, mengimbau, kepada seluruh kepala desa baik yang baru saja terpilih maupun yang masih menjabat saat ini, agar lebih meningkatkan sinergitas dengan para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desanya masing masing. Tujuannya, kata dia, agar terwujudnya pembangunan di desa sesuai dengan harapan dari masyarakat.
“Komunikasi dan koordinasi perlu dijalin erat antar kepala desa dengan BPD. Karena keberadaan para anggota BPD ini, sebagai fungsi pengawasan terhadap pembangunan dan jalannya pemerintahan yang dipimpin kepala desa bersama aparatnya,” terang Perdie belum lama ini.
Dia menegaskan, para kepala desa tanpa terkecuali diinstruksikan agar segera mungkin mengaktifkan sarana gedung kantor yang telah ada. Itu tidak lain untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat desa. Bukan malah berkantor di rumah.
“Fasilitas dan sarana yang telah dibangun wajib digunakan dan dirawat. Paling tidak ada agenda rapat koordinasi bersama dengan pihak BPD di setiap bulannya,” tegasnya.
Menurut bupati alumns STPDN ini, dengan adanya koordinasi yang baik dengan seluruh perangkat desa, kades dapat menunjukan bukti pembangunan yang telah dijalankan dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang. Bahkan yang terpenting potensi tindak pidana korupsi dapat diminimalisir.
“Dengan hal tersebut, masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari pembangunan yang dilakukan di desa,” ujarnya.
Lebih lanjut menurutnya, seluruh kades yang terpilih, dapat segera menyesuaikan diri dan merangkul seluruh masyarakat yang ada di desa. Dengan kata lain untuk menjalankan tugas dan amanah yang telah diberikan sebaik mungkin.
