NANGA BULIK, PROKALTENG.CO – Pemkab Lamandau semakin serius dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas publik. Komitmen ini terlihat jelas melalui sambutan hangat yang diberikan kepada Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Tengah, Ilham Nurhidayat, dalam kunjungan kerjanya pada Jumat (25/4/2025).
Kunjungan tersebut berlangsung di Kantor Inspektorat Kabupaten Lamandau, dengan tujuan menyampaikan hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2025 untuk lima sektor strategis.
Kelima sektor tersebut mencakup pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, penanganan stunting, dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Evaluasi BPKP Kalteng memberikan gambaran rinci mengenai efektivitas perencanaan dan penganggaran Pemkab Lamandau, serta harapan besar untuk perbaikan dan peningkatan ke depannya.
Asisten Administrasi Umum Setda Lamandau, Friaraiyatini, yang mewakili Bupati Lamandau, mengapresiasi kunjungan serta evaluasi yang dilakukan BPKP Kalteng.
“Kami sangat mengapresiasi masukan dan arahan yang diberikan, khususnya terkait rekomendasi hasil evaluasi yang akan menjadi dasar bagi kami untuk perbaikan di masa mendatang,” ujar Friaraiyatini.
Sikap responsif Pemkab Lamandau ini menegaskan keseriusan dalam menerima kritik dan saran guna meningkatkan kinerja pemerintahan. Kepala BPKP Kalteng, Ilham Nurhidayat, menegaskan bahwa kunjungan ini lebih dari sekadar penyampaian hasil evaluasi.
“Evaluasi ini fokus pada lima sektor utama dan merupakan tindak lanjut arahan Presiden terkait masa transisi kepemimpinan di daerah,” tegas Ilham.
Fokus evaluasi ini sejalan dengan prioritas pembangunan Pemkab Lamandau yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Evaluasi yang menyeluruh ini diharapkan dapat mengidentifikasi hambatan serta memberikan solusi tepat dalam mencapai target pembangunan.
Pertemuan tersebut juga menjadi wadah diskusi produktif antara para pejabat Pemkab Lamandau dan BPKP Kalteng, yang memungkinkan pertukaran pengetahuan serta memperkaya wawasan dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Kolaborasi ini menunjukkan komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ungkapnya. (bib)