SAMPIT, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mulai menyiapkan langkah perampingan struktur organisasi perangkat daerah (PD).
Kebijakan ini dilakukan untuk mengefi sienkan anggaran dan menyesuaikan dengan regulasi terbaru terkait tata kelola pemerintahan daerah.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kotim, Masri, mengatakan proses kualifikasi dan pemetaan perangkat daerah (PD) kini tengah difinalisasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Hasilnya akan menjadi dasar penyusunan regulasi perubahan struktur oleh bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal).
“Saat ini masih dalam tahap pembahasan di Bappeda. Hasilnya nanti akan dijadikan acuan untuk penyusunan regulasi baru tentang struktur organisasi,” ujarnya, Selasa (28/10).
Masri menjelaskan, perubahan nomenklatur akan diatur melalui peraturan bupati dan akan berpengaruh pada jabatan eselon III di sejumlah dinas. Berdasarkan pembahasan awal, ada sekitar enam PD yang kemungkinan akan digabung.
“Belum diputuskan mana saja yang akan digabung, tetapi arahnya untuk penyederhanaan. Apalagi per 1 November nanti ada 14 jabatan eselon II yang kosong, dan sebagian akan masuk dalam mekanisme perampingan,” jelasnya.
Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah penggabungan Dinas Perpustakaan dengan Dinas Pendidikan. Langkah tersebut dinilai logis karena kedua instansi memiliki fungsi yang saling berkaitan.
“Dinas Perpustakaan sekarang masih kosong, jadi bisa saja nanti digabung dengan Dinas Pendidikan. Kalau sudah digabung dan perda SOTK-nya disahkan, tidak perlu asesmen baru,” ujarnya.
Masri menegaskan, perampingan OPD juga menjadi bagian dari strategi efi siensi anggaran daerah.
“Tujuannya untuk efi siensi. Misalnya, tunjangan jabatan tinggi pratama yang tadinya dua kepala dinas bisa dihemat jadi satu. Termasuk TPP-nya juga akan lebih hemat,” katanya.
Pemerintah juga akan melakukan pemetaan ulang untuk menghindari penumpukan ASN di satu dinas setelah perampingan dilakukan. Ia menyebut segala hal ditargetkan rampung pada Januari mendatang.
“Nanti akan dilakukan mapping kembali agar penempatan pegawai tetap proporsional. Harapannya Januari sudah berjalan karena APBD kita mulai berjalan,” pungkasnya. (mif/kpg)