SAMPIT, PROKALTENG.CO– Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor, belum lama ini ditunjuk oleh Ketua Umum Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) H Agustiar Sabran, untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Kotim.
Dirinya langsung melakukan konsolidasi untuk menyamakan persepsi dan memperkuat kelembagaan, dengan mengundang seluruh Damang, Anggota DAD dan Batamad se Kabupaten Kotim.
“Saya mengundang seluruh Damang, Anggota DAD dan Batamad se-Kabupaten Kotim, untuk melakukan konsolidasi karena ini penting supaya satu pemahaman dan satu suara sehingga kita menjadi lebih kuat,” kata Halikin saat melakukan konsolidasi yang dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) yang dilaksanakan di rumah jabatan Bupati, Selasa (23/5).
Dirinya ditunjuk untuk mengisi kekosongan kursi pimpinan DAD Kotawaringin Timur sejak 10 April 2023, setelah Ketua Umum DAD HM.Taufi q Mukri meninggal dunia beberapa waktu lalu. Dan ditugaskan untuk mempersiapkan Musyawarah Daerah (Musda) DAD Kabupaten Kotim hingga terpilih dan terbentuknya pengurus defi nitif DAD, dan Musda itu rencananya akan dilaksanakan pada Juli atau Agustus nanti.
“Sambil menunggu untuk persiapan musda, saya ingin membenahi DAD agar hubungannya solid dengan perangkat lain seperti damang, Batamad, karena saya diamanahi menjaga harkat dan martabat orang Dayak,” ujar Halikin.
Ia ingin masing-masing ketua di dalam DAD dapat bekerja sesuai bidangnya masing-masing, dan saling berkoordinasi, sehingga pengambilan keputusan bukan hanya pandangan orang-orang tertentu, tetapi keputusan bersama. Semuanya diharapkan berperan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.
“Saya berencana tahun ini akan mengadakan pelatihan supaya DAD dan Damang mempunyai pemahaman yang sama sehingga tidak ada berselisih dalam memahami aturan adat, sehingga nanti semua sudah sama persipsi maka DAD akan semakin kuat,” ujar Halikin
juga menyoroti konfl ik yang sering terjadi di kalangan damang dan meminta damang agar dapat meningkatkan koordinasi dengan DAD agar pelaksanaan tugas bisa berjalan sesuai aturan, sebagaimana moto daerah ini Huma betang bersama dalam satu wadah, berbeda-beda tetapi bisa bersatu dalam musyawarah mufakat.
“Kalau bisa keputusan damang, dikoordinasikan dulu dengan DAD. Jangan sampai keputusan damang nantinya dikemudian dinilai ada kekeliruan.Kalau putusan damang benar maka DAD akan membela. Makanya jangan sampai salah koordinasikan dengan DAD,” tutupnya. (bah/ans/kpg)