SAMPIT, PROKALTENG.CO – Meski menghadapi pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memastikan roda pembangunan dan pelayanan publik tidak akan berhenti.
Pemerintah daerah tengah menyiapkan langkah efisiensi dan penyesuaian anggaran agar kegiatan prioritas tetap berjalan optimal.
Bupati Kotim Halikinnor mengatakan, berdasarkan data terakhir, dana transfer ke Kotim pada tahun anggaran 2026 diperkirakan berkurang sekitar Rp383 miliar dibanding tahun sebelumnya. Pemangkasan ini merupakan dampak dari kebijakan efisiensi belanja negara yang dilakukan pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas fiskal nasional.
“Meski ada pengurangan cukup besar, kami pastikan pembangunan dasar dan pelayanan masyarakat tetap berjalan. Ini soal bagaimana kita menyiasati anggaran agar tidak mengganggu kepentingan publik,” kata Halikinnor, beberapa waktu lalu.
Ia menjelaskan, strategi yang ditempuh Pemkab Kotim adalah menata ulang program pembangunan dengan lebih selektif.
Fokus utama akan diarahkan pada bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN), tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat di tingkat kecamatan dan desa.
“Efisiensi bukan berarti memotong semua program, tapi menyesuaikan skala prioritas. Yang benar-benar mendesak tetap dijalankan, sementara kegiatan yang bisa ditunda akan dijadwalkan ulang,” ujarnya.
Halikinnor juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melakukan perhitungan kebutuhan riil sebelum pembahasan akhir anggaran. Dengan perencanaan yang matang, katanya, setiap rupiah anggaran akan lebih efektif dan berdampak langsung pada masyarakat.
“Kalau perencanaannya akurat, hasilnya akan lebih terasa. Efi siensi justru bisa menjadi momentum memperbaiki tata kelola anggaran agar lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Diketahui, penyesuaian KUA-PPAS 2026 dilakukan dengan pengurangan belanja daerah mencapai Rp168 miliar. Meski begitu, Halikinnor menegaskan Pemkab Kotim tidak akan kehilangan semangat untuk terus membangun.
“Kita harus tetap optimistis dan bijak dalam mengelola keuangan. Prinsipnya, pelayanan publik dan program prioritas harus tetap terlaksana meski dengan anggaran yang lebih terbatas,” pungkasnya. (mif/kpg)