SAMPIT, PROKALTENG.CO– Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menggandeng Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia (GPPI) untuk mewujudkan penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Kegiatan yang digelar di Jakarta, Selasa (11/6) itu juga turut menyepakati upaya bersama, untuk mewujudkan iklim investasi yang baik serta pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.
“Kita bersama-sama berupaya agar investasi di perkebunan kelapa sawit berjalan dengan baik dan membawa dampak baik bagi daerah kita,” ujar Bupati Kotim Halikinnor, usai melakukan penandatanganan kerjasama tersebut.
Saat ini, Pemkab Kotim sendiri tengah giat mencari sumber pendapatan daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) beserta anak perusahaannya. Salah satu upayanya adalah dengan melaksanakan bisnis carbon. Dengan upaya itu, emisi gas rumah kaca diharapkan dapat ditekan.
“Kita melaksanakan bisnis carbon dan mencegah deforestasi emisi lahan gambut. Selain itu, kita meningkatkan serapan melalui revegetasi yang diharapkan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca,” terangnya.
Menurut Halikin, anak perusahaan BUMD milik PT Habaring Hurung akan terjun dalam usaha NEK. Hal itu sebagai salah satu upaya meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor tersebut. Untuk melakukan hal itu, lahan yang menjadi objek penyerapan karbon merupakan areal perkebunan besar swasta (PBS) yang ada di Kotim. Lahan itupun akan dipastikan tidak mengganggu operasional perusahaan.
“Pemerintah daerah sendiri perlu berkomitmen serta kesepakatan dari PBS yang ada untuk memanfaatkan area mereka sebagai nilai ekonomi karbon dalam bisnis BUMD,” jelasnya.
Kotim sendiri memiliki setidaknya ratusan ribu hektar perkebunan kelapa sawit. Dari angka itu, sebanyak 23 persen diantaranya dikelola oleh swadaya masyarakat. Dengan diterapkannya NEK, percepatan tata kelola sawit berkelanjutan akan tercapai melalui cara inovatif tersebut.
“Saat ini luasan sawit kita sebanyak 566 ribu hektare. 23 persen diantaranya itu dikelola oleh masyarakat secara swadaya,” tutupnya (sli/kpg).
SAMPIT, PROKALTENG.CO– Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menggandeng Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia (GPPI) untuk mewujudkan penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Kegiatan yang digelar di Jakarta, Selasa (11/6) itu juga turut menyepakati upaya bersama, untuk mewujudkan iklim investasi yang baik serta pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.
“Kita bersama-sama berupaya agar investasi di perkebunan kelapa sawit berjalan dengan baik dan membawa dampak baik bagi daerah kita,” ujar Bupati Kotim Halikinnor, usai melakukan penandatanganan kerjasama tersebut.
Saat ini, Pemkab Kotim sendiri tengah giat mencari sumber pendapatan daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) beserta anak perusahaannya. Salah satu upayanya adalah dengan melaksanakan bisnis carbon. Dengan upaya itu, emisi gas rumah kaca diharapkan dapat ditekan.
“Kita melaksanakan bisnis carbon dan mencegah deforestasi emisi lahan gambut. Selain itu, kita meningkatkan serapan melalui revegetasi yang diharapkan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca,” terangnya.
Menurut Halikin, anak perusahaan BUMD milik PT Habaring Hurung akan terjun dalam usaha NEK. Hal itu sebagai salah satu upaya meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor tersebut. Untuk melakukan hal itu, lahan yang menjadi objek penyerapan karbon merupakan areal perkebunan besar swasta (PBS) yang ada di Kotim. Lahan itupun akan dipastikan tidak mengganggu operasional perusahaan.
“Pemerintah daerah sendiri perlu berkomitmen serta kesepakatan dari PBS yang ada untuk memanfaatkan area mereka sebagai nilai ekonomi karbon dalam bisnis BUMD,” jelasnya.
Kotim sendiri memiliki setidaknya ratusan ribu hektar perkebunan kelapa sawit. Dari angka itu, sebanyak 23 persen diantaranya dikelola oleh swadaya masyarakat. Dengan diterapkannya NEK, percepatan tata kelola sawit berkelanjutan akan tercapai melalui cara inovatif tersebut.
“Saat ini luasan sawit kita sebanyak 566 ribu hektare. 23 persen diantaranya itu dikelola oleh masyarakat secara swadaya,” tutupnya (sli/kpg).
