SAMPIT, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kembali meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2024. Penghargaan itu sebagai wujud nyata komitmen pemerintah daerah memberikan perlindungan kesehatan terhadap masyarakatnya.
Penyerahan penghargaan UHC Award 2024 tersebut dipimpin Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Sekertaris Daerah (Sekda) Fajrurrahman hadir mewakili Bupati Halikinnor yang berhalangan hadir, Penghargaan UHC atau UHC Award 2024 diberikan kepada 33 provinsi dan 452 kabupaten/kota se-Indonesia.
“Kita sangat bersyukur dan tentunya semua sangat senang dengan capaian atas penghargaan UHC Award 2024, dan ini merupakan apresiasi pemerintah melalui BPJS Kesehatan terhadap keseriusan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam upaya melindungi dan menjamin pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kotim Fajrurrahman, Jumat ( 9/8).
Dirinya mengatakan UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.
“Kotim sudah lama mencapai UHC kepesertaan BPJS Kesehatan, dan pemerintah daerah terus berupaya agar seluruh warganya mendapatkan jaminan perlindungan pelayanan kesehatan,” ucap Fajrurrahman.
Menurut Data BPJS Kesehatan Cabang Sampit, hingga 31 Juli 2024, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Kotim sebanyak 456.638 peserta. Jumlah tersebut mencapai 98 persen dari jumlah penduduk di Bumi Habaring Hurung ini.
“Pemerintah Kabupaten Kotim mengalokasikan anggaran cukup besar untuk membayar iuran bulanan bagi warga kurang mampu yang didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan melalui kelompok penerima bantuan iuran atau PBI,” Sampai Fajrurrahman.
Ia mengatakan di Tahun 2024 ini, Pemerintah Kabupaten Kotim telah mengalokasikan anggaran Rp 61 miliar lebih untuk menanggung iuran peserta penerima bantuan iuran (PBI). Dengan begitu, warga tidak mampu bisa berobat secara gratis dan mendapat pelayanan kesehatan secara optimal.
“Pak Bupati sering menyampaikan, kalau ada warga kita yang tidak mampu mau berobat tapi belum terdaftar kepesertaannya, maka pemerintah akan menjaminnya, dan mereka harus tetap dilayani dengan baik,” ucapnya.(bah/kpg).