SAMPIT, PROKALTENG.CO– Konflik perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat sekitar masih hangat dibicarakan sekarang ini. Penjarahan Tandan Buah Segar (TBS) masih ditemukan dalam beberapa kasus. Konflik itu tentunya menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Berbagai upaya tengah disiapkan oleh Pemkab Kotim agar situasi kembali kondusif.
“Kami akan melakukan rapat untuk menyelesaikan masalah ini hingga realisasi kewajiban perusahaan dipenuhi. Jadi tidak ada lagi aksi serupa,”ujar Bupati Kotim Halikinnor, belum lama ini.
Ia khawatir, jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi perpecahan seperti demo dan aksi masa. Sehingga perlu adanya keseimbangan antara masyarakat dan perusahaan. Menurutnya kedua hal itu harus selalu berdampingan agar tercipta situasi yang aman dan damai.
“Selama masalah ini tidak dibereskan, maka akan selalu bermunculan. Jadi kita harus upayakan penyelesaian masalahnya,”bebernya.
Halikin menyebutkan, permasalahan ini perlu ditanggapi dengan serius. Mengingat hal itu berkaitan langsung dengan kelancaran investasi di Bumi Habaring Hurung. Tentunya, hal tersebut berdampak langsung pada perekonomian daerah.
“Saya tidak ingin wilayah kita yang sudah aman ini menjadi tidak kondusif bagi investasi. Karena itu menyangkut perekonomian kita (Kotim, red),”sebutnya.
Ia mengakui hal tersebut sekarang tengah menjadi Pekerjaan Rumah (PR). Renacanya, Pemkab Kotim bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) akan menggelar rapat bersama Gapki demi menemukan titik terang terkait penyelesaian masalah tersebut.(sli/kpg/ind)
SAMPIT, PROKALTENG.CO– Konflik perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat sekitar masih hangat dibicarakan sekarang ini. Penjarahan Tandan Buah Segar (TBS) masih ditemukan dalam beberapa kasus. Konflik itu tentunya menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Berbagai upaya tengah disiapkan oleh Pemkab Kotim agar situasi kembali kondusif.
“Kami akan melakukan rapat untuk menyelesaikan masalah ini hingga realisasi kewajiban perusahaan dipenuhi. Jadi tidak ada lagi aksi serupa,”ujar Bupati Kotim Halikinnor, belum lama ini.
Ia khawatir, jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi perpecahan seperti demo dan aksi masa. Sehingga perlu adanya keseimbangan antara masyarakat dan perusahaan. Menurutnya kedua hal itu harus selalu berdampingan agar tercipta situasi yang aman dan damai.
“Selama masalah ini tidak dibereskan, maka akan selalu bermunculan. Jadi kita harus upayakan penyelesaian masalahnya,”bebernya.
Halikin menyebutkan, permasalahan ini perlu ditanggapi dengan serius. Mengingat hal itu berkaitan langsung dengan kelancaran investasi di Bumi Habaring Hurung. Tentunya, hal tersebut berdampak langsung pada perekonomian daerah.
“Saya tidak ingin wilayah kita yang sudah aman ini menjadi tidak kondusif bagi investasi. Karena itu menyangkut perekonomian kita (Kotim, red),”sebutnya.
Ia mengakui hal tersebut sekarang tengah menjadi Pekerjaan Rumah (PR). Renacanya, Pemkab Kotim bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) akan menggelar rapat bersama Gapki demi menemukan titik terang terkait penyelesaian masalah tersebut.(sli/kpg/ind)
