SAMPIT, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) mulai memanaskan mesin birokrasi, guna menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2026.
Targetnya, pembahasan anggaran eksekutif dan legislatif ini dieksekusi lebih cepat dari jadwal reguler tahuntahun sebelumnya. Langkah percepatan ini, menyusul keberhasilan Pemkab Kotim yang kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kotim, Umar Kaderi, menyebut rampungnya proses audit BPK menjadi momentum emas bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk segera meracik dokumen perubahan.
“Raihan opini WTP ini menjadi lecutan motivasi bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pengakuan ini membuktikan tata kelola keuangan kita sehat, dan momentum ini harus kita manfaatkan untuk memacu kinerja,” ujar Umar Kaderi, Rabu (3/6).
Umar menjelaskan, TAPD akan segera menggelar rapat internal guna mematangkan draf APBD-P 2026. Jika sesuai rencana, dokumen krusial tersebut akan disodorkan lebih awal kepada pihak legislatif.
“Harapannya, bulan depan rancangan perubahan anggaran ini sudah bisa diserahkan untuk dibahas secara komprehensif bersama DPRD,” imbuhnya.
Secara normatif, pembahasan APBD-P biasanya baru bergulir pada periode Juli atau Agustus. Namun, tahun ini siklus tersebut sengaja dimajukan agar deretan program prioritas yang mendesak dapat segera dieksekusi dan manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Langkah taktis ini rupanya sejalan dengan instruksi tegas dari Bupati Kotim, H. Halikinnor.
Bupati menilai percepatan ketok palu anggaran sangat krusial sebagai bantalan strategis daerah dalam menghadapi tantangan berat di semester kedua 2026.
Tantangan utama yang membayangi di depan mata adalah ancaman kemarau panjang yang rawan memicu Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), serta potensi gejolak inflasi imbas fluktuasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Saya sudah menginstruksikan Sekda selaku Ketua TAPD agar pembahasan anggaran digenjot lebih awal. Dengan begitu, pemerintah daerah memiliki manuver dan ruang fiskal yang cukup untuk merespons kebutuhan darurat di lapangan,” tegas Halikinnor. (bah/kpg)
