SAMPIT, PROKALTENG.CO– Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Irawati. Menegaskan pentingnya penguatan sinergi lintas sektor menyusul penurunan alokasi dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat pada Tahun Anggaran 2026.
Kondisi ini, menurutnya, menuntut kolaborasi yang lebih solid agar roda pembangunan daerah tetap berjalan optimal.
“Pada Tahun Anggaran 2026, rekapitulasi rancangan alokasi transfer pemerintah pusat ke daerah untuk Kotim mengalami penurunan dibandingkan tahun 2025, yakni berkurang lebih dari Rp338 miliar,” ujar Irawati, Selasa (30/12).
Pernyataan tersebut disampaikannya saat mewakili Bupati Kotim Halikinnor dalam memimpin rapat evaluasi akhir tahun yang berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Kotawaringin Timur.
Irawati menjelaskan, pendanaan pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada dana transfer pusat. Pemerintah daerah juga mengandalkan berbagai sumber pendapatan lain, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana bagi hasil dari provinsi, serta sumber pendapatan sah lainnya untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah.
Berdasarkan alokasi dalam APBN Tahun Anggaran 2026, Kotim memperoleh dana bagi hasil (DBH) sebesar lebih dari Rp102 miliar dan dana alokasi umum (DAU) mencapai Rp897 miliar lebih. Selain itu, dana alokasi khusus (DAK) fi sik tercatat sebesar lebih dari Rp2,5 miliar, sedangkan DAK nonfi sik mencapai Rp249 miliar lebih. Sementara dana desa dialokasikan lebih dari Rp128 miliar.
“Jika mencermati besaran transfer pusat tersebut, jelas bahwa pembangunan di Kotim tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Diperlukan dukungan nyata dari instansi vertikal, perbankan, serta dunia usaha yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Irawati menyampaikan apresiasi kepada instansi vertikal yang selama ini telah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan.
Ia juga mendorong peran aktif sektor perbankan agar lebih fokus mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mudah diakses dan tepat sasaran.
“Dukungan perbankan terhadap UMKM sangat penting, karena sektor ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkasnya. (bah/ans/KPG)
