SAMPIT, PROKALTENG.CO– Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melaksanakan gerakan serentak penimbangan dan pengukuran terhadap balita. Guna memperbaiki capaian dalam pengumpulan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (E-PPGBM)
“Saya kemarin turun langsung untuk melihat penimbangan dan pengukuran balita di wilayah selatan, dan saya meminta para petugas pusyandu atau kesehatan datang ke rumah-rumah untuk mendata anak-anak, supaya kita tau pertumbuhan mereka,” kata Bupati Kabupaten Kotim H Halikinnor, Senin (1/7)
Menurutnya data persentase balita yang diukur pada aplikasi E-PPBGM yang menunjukkan bahwa Kabupaten Kotim berada di posisi terendah di antara kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah (Kalteng) dengan capaian 28,64 persen.
“Data E-PPBGM penting dalam upaya penanganan stunting. Melalui data tersebut pemerintah daerah bisa mengetahui berapa dan siapa saja anak yang terindikasi stunting agar bisa diberikan perhatian khusus kepada anak tersebut,” ujar Halikin
Dirinya juga mengatakan berdasarkan hasil survei kesehatan Indonesia (SKI) 2023 pada sejumlah titik menunjukkan prevalensi stunting di Kabupaten Kotim naik, dari kisaran 22 persen menjadi 35,5 persen, Padahal, pemerintah daerah telah melakukan inovasi berupa grebek stunting dengan membagikan susu dan telur bagi anak-anak yang terindikasi stunting.
“Dengan inovasi tersebut seharusnya prevalensi stunting mengalami penurunan. Maka dari itu, guna mendapatkan data yang lebih akurat perlu dilakukan penimbangan dan pengukuran terhadap setiap balita yang ada di Kabupaten Kotim,” ucap Halikin.
Ia juga mengatakan tujuan pihaknya melakukan gerakan serentak ini supaya bisa mendapat angka stunting yang lebih akurat apakah naik atau tidak. Ini juga inovasi pemerintah daerah, karena kalau tidak ada berinovasi mungkin malah tambah tidak ada orang yang datang ke posyandu.
“Saya terima laporan bahwa kita paling terendah tentang data anak yang diukur di posyandu, entah karena posyandu yang tidak buka atau orang tua tidak datang membawa anak-anaknya ke posyandu, sehingga data kita tidak bagus,” sampai Halikin.
Orang nomor satu di Bumi Habaring Hurung ini meminta seluruh camat, Lurah dan kepala desa wajib terlibat dalam gerakan serentak tersebut, Karena dirinya menerima laporan bahwa selama ini camat dan jajaran lepas tangan dengan kegiatan pengukuran balita, harusnya mereka bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak di wilayahnya.
Sementara, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kotim Umar Kaderi mejelaskan rendahnya persentase E-PPBGM di Kabupaten Kotim karena selama ini yang bekerja melakukan penimbangan dan pengukuran sebagian besar hanya tenaga kesehatan saja. Ada beberapa desa dan kecamatan yang membantu, namun tak sebanding dengan jumlah wilayah dan target yang harus ditangani.
“Tanggung jawab penanganan stunting bukan hanya Dinkes ja tapi satuan tugas (satgas) yang melibatkan sejumlah dinas dan instansi, Kami berharap kedepannya adanay sinergitas yang baik sehingga penurunan angka stunting akan lebih baik lagi,” tandasnya.(bah/kpg)
