SAMPIT, PROKALTENG.CO– Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) H.Halikinnor, mengatakan, kurangnya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hal ini menjadi tantangan dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat di daerah ini.
“Untuk mengatasi kekurangan pegawai maka pemerintah daerah selama ini mengandalkan pegawai berstatus tenaga kontrak, dan mereka bertugas di sejumlah satuan organisasi perangkat daerah, termasuk di kecamatan dan desa di wilayah pelosok,” kata Halikin usai nelantik dan pengambilan sumpah janji PNS, Selasa (28/2).
Dirinya mengatakan saat ini sebaran ASN di Kabupaten Kotim belum merata sehingga akan ditata secara bertahap melakukan pembenahan manajemen ASN. Ia juga berharap pemenuhan kebutuhan ASN bisa dipenuhi dan para tenaga kontrak juga diarahkan untuk mengikuti seleksi CPNS dan PPPK sehingga kesejahteraan mereka lebih terjamin.
“Saat ini jumlah ASN kita masih kurang dibanding kebutuhan ideal, sebarannya pun belum merata. Kita secara bertahap akan membenahinya, makanya saya juga menyarankan agar para tenaga kontrak dapat mengikuti seleksi CPNS maupun PPPK,” ujar Halikin.
Mentan Sekertaris Daerah ini juga memerintahkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat untuk mendata asal para ASN. Data tersebut nantinya menjadi pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Kotim menempatkan lokasi tugas mereka, sehingga mereka dapat mengabdi diwilayah asalnya sendiri.
“Umpamanya warga asal Desa Tumbang Gagu, kemudian kita tempatkan di Tumbang Gagu maka akan lebih mudah beradaptasi dan diharapkan lebih betah bertugas di sana. Tetapi kalau orang jauh yang ditempatkan di sana, apalagi terbiasa di kota maka bisa tidak kuat bertahan di sana, sehingga dia minta pindah atau mau berhenti,” jelasnya.(bah)
SAMPIT, PROKALTENG.CO– Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) H.Halikinnor, mengatakan, kurangnya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hal ini menjadi tantangan dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat di daerah ini.
“Untuk mengatasi kekurangan pegawai maka pemerintah daerah selama ini mengandalkan pegawai berstatus tenaga kontrak, dan mereka bertugas di sejumlah satuan organisasi perangkat daerah, termasuk di kecamatan dan desa di wilayah pelosok,” kata Halikin usai nelantik dan pengambilan sumpah janji PNS, Selasa (28/2).
Dirinya mengatakan saat ini sebaran ASN di Kabupaten Kotim belum merata sehingga akan ditata secara bertahap melakukan pembenahan manajemen ASN. Ia juga berharap pemenuhan kebutuhan ASN bisa dipenuhi dan para tenaga kontrak juga diarahkan untuk mengikuti seleksi CPNS dan PPPK sehingga kesejahteraan mereka lebih terjamin.
“Saat ini jumlah ASN kita masih kurang dibanding kebutuhan ideal, sebarannya pun belum merata. Kita secara bertahap akan membenahinya, makanya saya juga menyarankan agar para tenaga kontrak dapat mengikuti seleksi CPNS maupun PPPK,” ujar Halikin.
Mentan Sekertaris Daerah ini juga memerintahkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat untuk mendata asal para ASN. Data tersebut nantinya menjadi pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Kotim menempatkan lokasi tugas mereka, sehingga mereka dapat mengabdi diwilayah asalnya sendiri.
“Umpamanya warga asal Desa Tumbang Gagu, kemudian kita tempatkan di Tumbang Gagu maka akan lebih mudah beradaptasi dan diharapkan lebih betah bertugas di sana. Tetapi kalau orang jauh yang ditempatkan di sana, apalagi terbiasa di kota maka bisa tidak kuat bertahan di sana, sehingga dia minta pindah atau mau berhenti,” jelasnya.(bah)
