PANGKALAN BUN, PROKALTENG.CO – Desa Sabuai di Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), menorehkan prestasi membanggakan. Desa ini meraih nilai 98,50 dengan kategori AA dan predikat Istimewa dalam penilaian Desa Anti Korupsi tingkat kabupaten/kota, Rabu (5/11). Hasil tersebut menegaskan komitmen kuat pemerintah desa dalam membangun tata kelola yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi.
Penilaian dilakukan oleh tim gabungan dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, setelah sebelumnya mendapat monitoring dan evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Program ini merupakan bagian dari gerakan nasional untuk memperluas implementasi desa percontohan anti korupsi di seluruh Indonesia.
Desa Sabuai menjadi satu-satunya desa di Kecamatan Kumai yang mewakili Kobar dalam penilaian tersebut. Beragam indikator dinilai, mulai dari tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, partisipasi masyarakat, transparansi anggaran, hingga inovasi pencegahan korupsi di tingkat desa.
Hasilnya, Desa Sabuai menonjol dalam aspek keterbukaan informasi publik serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan kegiatan pembangunan. Dengan skor 98,50, desa ini dinilai layak menyandang predikat istimewa — bukti sinergi kuat antara pemerintah desa dan masyarakat dalam membangun budaya integritas.
Kepala Desa Sabuai, Tohhari, menyampaikan rasa syukur atas capaian gemilang ini.
“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada perangkat desa, lembaga desa, serta seluruh masyarakat yang sudah berpartisipasi aktif. Predikat ini bukan hanya milik pemerintah desa, tapi milik seluruh warga yang bersama-sama menjaga integritas dan transparansi dalam setiap kegiatan,” ujarnya.
Tohhari menegaskan bahwa pihaknya tak akan berhenti di sini.
“Predikat ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berinovasi dan memperkuat sistem pelayanan publik yang bersih dari korupsi. Kami ingin Desa Sabuai menjadi contoh bagi desa lain di Kobar,” katanya.
Dengan keberhasilan tersebut, Desa Sabuai kini menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Kalimantan Tengah untuk membangun pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan berintegritas. Pemerintah Kabupaten Kobar pun berencana memperluas program antikorupsi ini ke wilayah lain sebagai langkah nyata memperkuat gerakan integritas di tingkat desa. (tim)