KASONGAN, PROKALTENG.CO – Sebagian besar desa di Kabupaten Katingan telah menerima Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat. Dari dana tersebut, sebagiannya disisihkan untuk Bantuan Sosial (Bansos) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat tidak mampu.
“Sehubungan dengan itu, saya ingatkan seluruh kepala desa dan perangkatnya agar dalam pemberian Bansos harus tepat sasaran,” tegas Bupati Katingan Sakariyas, Rabu (23/3).
Bupati mengungkapkan, pemberian Bansos menjadi sorotan berbagai pihak. Untuk itu seluruh kepala desa dan perangkatnya harus hati-hati.
“Data dengan benar penerima Bansos ini. Jangan keluarga yang didata. Kecuali jika keluarga kita itu memang orang tidak mampu. Kalau masih mampu jangan coba-coba,” tegas bupati.
Sakariyas tidak ingin mendengar ada pengaduan terkait masalah ini. Apalagi jika yang mendapatkan bantuan, merupakan orang yang masuk kategori mampu. Sedangkan yang memang benar tidak mampu, malah tidak mendapatkan bantuan.
“Sekarang ini kita tidak boleh seenaknya. Jangan ada yang main-main dalam pengelolaan keuangan. Pengelolaannya harus mengacu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah,” tandasnya. (eri)
KASONGAN, PROKALTENG.CO – Sebagian besar desa di Kabupaten Katingan telah menerima Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat. Dari dana tersebut, sebagiannya disisihkan untuk Bantuan Sosial (Bansos) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat tidak mampu.
“Sehubungan dengan itu, saya ingatkan seluruh kepala desa dan perangkatnya agar dalam pemberian Bansos harus tepat sasaran,” tegas Bupati Katingan Sakariyas, Rabu (23/3).
Bupati mengungkapkan, pemberian Bansos menjadi sorotan berbagai pihak. Untuk itu seluruh kepala desa dan perangkatnya harus hati-hati.
“Data dengan benar penerima Bansos ini. Jangan keluarga yang didata. Kecuali jika keluarga kita itu memang orang tidak mampu. Kalau masih mampu jangan coba-coba,” tegas bupati.
Sakariyas tidak ingin mendengar ada pengaduan terkait masalah ini. Apalagi jika yang mendapatkan bantuan, merupakan orang yang masuk kategori mampu. Sedangkan yang memang benar tidak mampu, malah tidak mendapatkan bantuan.
“Sekarang ini kita tidak boleh seenaknya. Jangan ada yang main-main dalam pengelolaan keuangan. Pengelolaannya harus mengacu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah,” tandasnya. (eri)
