KASONGAN–Bupati Katingan Sakariyas secara tegas menolak pengerahan
massa atau people power yang mengarah ke penggulingan pemerintahan sah terutama
pasca Pemilu 2019.
“Karena tindakan people power itu
bertentangan dengan konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi,†ujar Bupati
Katingan Sakariyas di Kantor Bupati setelah upacara Harkitnas, Senin (20/5)
sore.
Ditegaskan bupati, pelaksanaan
Pemilu 2019 secara umum, termasuk di Kabupaten Katingan, telah usai dan
berjalan lancar serta damai. Untuk itu, sudah selayaknya apresiasi yang
setinggi-tingginya diberikan kepada semua pihak penyelenggara yang telah
melaksanakan tugasnya dengan baik. Diantaranya, KPU, Bawaslu, TNI, Polri,
bersama seluruh jajarannya.
“Saya mengimbau warga untuk
mengikuti proses demokrasi sesuai konstitusi yang berlaku. Kita tunggu saja
rekapitulasi KPU RI. Kita ingatkan, apapun hasilnya harus diterima dengan
lapang dada,†tegasnya.
Pihaknya mengaku prihatin, di tengah
proses rekapitulasi yang dilakukan KPU RI, mencuat informasi adanya pihak-pihak
yang mengancam akan melakukan people power, karena tidak puas dengan hasil
Pemilu 2019. Aksi people power tersebut diserukan melalui grup-grup jejaring
sosial secara masif, tanpa diketahui siapa pengirim awalnya dan tidak bisa
dipertangggungjawabkan. Karenanya, pihaknya juga meminta masyarakat, khususnya
warga Kabupaten Katingan, untuk tidak terprovokasi dengan kegiatan-kegiatan
suksesi yang tidak sesuai dengan konstitusi dan tidak mengikuti proses
demokrasi. Jika ada kecurangan dan ketidakadilan dalam proses penghitungan
suara, hendaknya dilaporkan dengan menggunakan jalur hukum yang telah tersedia.
“Marilah kita jaga persatuan,
kesatuan, dan keutuhan Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini,†pesan
orang nomor satu di Kabupaten Katingan ini.
Di tempat yang sama, Wakil Bupati
Sunardi NT Litang juga mengimbau seluruh komponen masyarakat untuk tidak ikut
dalam gerakan people power atau kedaulatan rakyat yang rencanannya digelar Rabu
22 Mei 2019 (hari ini).
“Saya percaya dengan Ormas
Islam yang ada di Katingan, bisa menjaga situasi aman. Kemudian bagi ASN di
lingkungan Pemkab Katingan, juga jangan sampai mengikuti aksi ini. Jika sampai
ada ASN yang mengikuti aksi tersebut, Pemkab Katingan akan memberikan sanksi
tegas,†ujarnya.
Apalagi, aksi people power tersebut
dilakukan pada hari kerja. Dia khawatir, aksi itu akan rentan ditunggangi
kelompok yang tidak bertanggung jawab. Dikesempatan ini dia juga mengajak semua
pihak, untuk menghormati keputusan hasil pemilu.
“Siapa pun pemenangnya maka harus
dihormati oleh semua pihak. Jangan sampai terpecah belah atas kondisi ini,
apalagi ASN kan sebagai contoh teladan yang menjalankan fungsi pemerintahan.
Mudah-mudahan tidak ada yang ikut-ikutan,” imbuhnya. (eri/abe/ctk/nto)