KASONGAN, PROKALTENG.CO– Masalah Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat yang disalurkan oleh desa, selama ini tak sedikit yang menimbulkan masalah. Oleh sebab itulah, masalah Bansos terus menjadi sorotan pemerintah.
“Kepada seluruh kepala desa di 154 desa yang ada di wilayah Kabupaten Katingan, kami tidak henti-hentinya mengingatkan agar Bansos yang diberikan kepada masyarakat, jangan sampai disalahgunakan,” tegas Bupati Katingan Sakariyas, Selasa (19/4).
Setiap Bansos, tegas bupati, harus disalurkan dengan benar dan tepat sasaran. Sebagai mana petunjuk dan ketentuan yang berlaku. “Jangan sampai hanya karena Bansos, kita harus berurusan dengan hukum. Ini sudah sering saya sampaikan,” tegasnya.
Selain itu dia minta, Bansos yang disalurkan jangan sampai ada pemotongan. Kemudian, jika ada permasalahan, segera rapatkan dan diskusikan dengan masyarakat, BPD, dan pihak terkait lainnya.
“Sehingga kepala desa juga tidak disalahkan. Sebab apabila tidak kita lakukan hal demikian, pasti akan menimbulkan isu yang negatif. Kita harus bisa menjelaskan dengan baik. Sehingga permasalahan yang terjadi, tidak menimbulkan isu yang macam-macam di tengah masyarakat,” tandasnya. (eri/art)
KASONGAN, PROKALTENG.CO– Masalah Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat yang disalurkan oleh desa, selama ini tak sedikit yang menimbulkan masalah. Oleh sebab itulah, masalah Bansos terus menjadi sorotan pemerintah.
“Kepada seluruh kepala desa di 154 desa yang ada di wilayah Kabupaten Katingan, kami tidak henti-hentinya mengingatkan agar Bansos yang diberikan kepada masyarakat, jangan sampai disalahgunakan,” tegas Bupati Katingan Sakariyas, Selasa (19/4).
Setiap Bansos, tegas bupati, harus disalurkan dengan benar dan tepat sasaran. Sebagai mana petunjuk dan ketentuan yang berlaku. “Jangan sampai hanya karena Bansos, kita harus berurusan dengan hukum. Ini sudah sering saya sampaikan,” tegasnya.
Selain itu dia minta, Bansos yang disalurkan jangan sampai ada pemotongan. Kemudian, jika ada permasalahan, segera rapatkan dan diskusikan dengan masyarakat, BPD, dan pihak terkait lainnya.
“Sehingga kepala desa juga tidak disalahkan. Sebab apabila tidak kita lakukan hal demikian, pasti akan menimbulkan isu yang negatif. Kita harus bisa menjelaskan dengan baik. Sehingga permasalahan yang terjadi, tidak menimbulkan isu yang macam-macam di tengah masyarakat,” tandasnya. (eri/art)
