KASONGAN, PROKALTENG.CO– Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Republik Indonesia (RI) dinilai penting oleh Pemerintah Kabupaten Katingan. Sebab hal ini merupakan bagian dari reformasi pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien.
Hal ini disampaikan Pj Bupati Katingan Sutoyo dalam sambutannya yang disampaikan oleh Asisten III Setda Kabupaten Katingan Evie Silvia Baboe pada acara pendampingan pengimplementasian akuntansi dan pelaporan keuangan menggunakan SIPD RI yang dilaksanakan di Swiss Belhotel Danum Palangka Raya, Minggu (15/12).
Disampaikan Asisten III Setda Kabupaten Katingan, bahwa SIPD RI adalah aplikasi wajib bagi pemerintah daerah untuk mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.
“Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” jelasnya.
Kemudian dia juga menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam implementasi SIPD RI. Diantaranya adalah seperti adaptasi sistem yang kompleks, keterbatasan sumber daya manusia yang terampil, serta kendala jaringan internet yang tidak stabil, khususnya di wilayah kecamatan.
“Kami berharap ke depan, berbagai kendala yang kita hadapi saat ini, ke depan bisa kita atasi bersama,” tuturnya.(eri/kpg)
KASONGAN, PROKALTENG.CO– Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Republik Indonesia (RI) dinilai penting oleh Pemerintah Kabupaten Katingan. Sebab hal ini merupakan bagian dari reformasi pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien.
Hal ini disampaikan Pj Bupati Katingan Sutoyo dalam sambutannya yang disampaikan oleh Asisten III Setda Kabupaten Katingan Evie Silvia Baboe pada acara pendampingan pengimplementasian akuntansi dan pelaporan keuangan menggunakan SIPD RI yang dilaksanakan di Swiss Belhotel Danum Palangka Raya, Minggu (15/12).
Disampaikan Asisten III Setda Kabupaten Katingan, bahwa SIPD RI adalah aplikasi wajib bagi pemerintah daerah untuk mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.
“Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” jelasnya.
Kemudian dia juga menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam implementasi SIPD RI. Diantaranya adalah seperti adaptasi sistem yang kompleks, keterbatasan sumber daya manusia yang terampil, serta kendala jaringan internet yang tidak stabil, khususnya di wilayah kecamatan.
“Kami berharap ke depan, berbagai kendala yang kita hadapi saat ini, ke depan bisa kita atasi bersama,” tuturnya.(eri/kpg)
