KASONGAN, PROKALTENG.CO – Maraknya kasus perselingkuhan yang melibatkan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan menjadi sorotan serius.
Bupati Katingan Saiful menegaskan, dia tidak akan menutup mata terhadap persoalan ini. Langkah tegas akan diambil untuk menjaga marwah dan kehormatan daerah yang tercoreng akibat perbuatan tidak terpuji tersebut.
Dalam beberapa waktu terakhir, Kabupaten Katingan digemparkan oleh sejumlah kasus perselingkuhan yang menjadi viral di media sosial. Salah satunya adalah video penggerebekan oknum Kepala Desa di wilayah Kecamatan Katingan Hulu.
Tak hanya itu, kasus serupa juga menyeret oknum ASN di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Katingan.
Menurut Bupati Saiful, kasus-kasus ini tidak bisa dianggap remeh. “Kita akan melakukan upaya dan menyikapi masalah ini secara serius,” ujarnya kepada Kalteng Pos (grup prokalteng.co), Selasa (16/9).
Dia menekankan, citra Kabupaten Katingan harus segera diperbaiki, terutama karena kasus-kasus tersebut telah menyebar luas dan menjadi perbincangan publik.
“Ini menyangkut marwah sebuah daerah dan kehormatan Kabupaten Katingan. Tidak mengenakkan untuk didengar, apalagi sampai viral,” tambahnya.
Terkait sanksi yang akan diberikan kepada para oknum ASN yang terlibat, Saiful meminta masyarakat untuk bersabar dan menunggu proses yang sedang berjalan. Dia memastikan bahwa pemerintah daerah akan segera merumuskan langkah-langkah konkret dalam rapat internal.
“Tunggu saja prosesnya. Nanti akan kita rapatkan, apa saja yang harus dilakukan,” jelasnya.
Pernyataan Bupati Saiful ini mengindikasikan komitmen Pemerintah Kabupaten Katingan untuk menindak tegas setiap pelanggaran moral yang dilakukan oleh pegawainya.
Hal ini sejalan dengan peraturan yang berlaku, di mana setiap ASN terikat pada kode etik dan disiplin yang ketat, termasuk menjaga integritas dan moralitas diri. Dengan adanya sikap tegas dari pimpinan daerah, diharapkan kasus-kasus perselingkuhan ini tidak lagi terulang di masa depan.
“Langkah ini juga menjadi momentum untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap kinerja dan integritas aparatur pemerintah di Kabupaten Katingan, serta memastikan bahwa setiap ASN menjadi teladan bagi masyarakat dalam hal etika dan moral,” tandas pemimpin Katingan ini.(eri/kpg)