PALANGKA RAYA – Sebanyak 21 kepala daerah provinsi menandatangani keputusan
bersama usulan pembagian dana bagi hasil (DBH) kelapa sawit bagi provinsi
penghasil kelapa sawit. Penandatanganan dilaksanakan dalam Rapat Koordinasi
(Rakor) DBH kelapa sawit di Hotel
Grand Central Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru Riau, Sabtu (11/1/2020).
Pemprov Kalteng dihadiri Wakil Gubernur Habib Ismail Bin Yahya turut
menandatangani keputusan bersama tersebut.
Semenyata gubernur atau wakil
gubernur dari 20 provinsi lainnya, yakni dari Provinsi Riau, Aceh, Sumatera
Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera
Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Selatan,
Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara,
Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Papua Barat, dan
Papua.
Dalam Rakor yang dibuka Gubernur
Riau Syamsuar tersebut, dilakukan pembahasan draft keputusan bersama sebelum
ditandatangani. Sementara itu, dari materi yang dibagikan kepada peserta rapat
diketahui, realisasi penerimaan DBH Bukan Pajak dari Sektor Kehutanan (IUHPH,
PSDH, dan DR) untuk tahun 2019 mencapai Rp 25.122.695.400.
Sementara dari sektor
pertambangan (landrent, ekplorasi dan eksploitasi, minyak bumi, serta gas bumi)
mencapai Rp153.049.571.974.
“Untuk sektor perkebunan Kalimantan
Tengah, angka tetap statistik perkebunan tahun 2018 menunjukkan, luas perkebunan di Bumi Tambun Bungai mencapai
2.005.711 hektare, dengan
luas perkebunan kepala sawit mencapai 1.520.937 Ha yang terdiri atas perkebunan
rakyat 166.926 Ha dan perkebunan besar swasta 1.354.011 Ha. Produksi dari sektor
perkebunan kelapa sawit mencapai 5.158.524 Ton yang terdiri atas produksi
Perkebunan Rakyat 277.701 Ton dan produksi Perkebunan Swasta 4.880.823
Ton,” kata Wagub Kalteng melalui rilis Humas dan Protokol Setda Kalteng.
Dia mengatakan, potensi produksi
8.806.401 Ton CPO/Tahun, kontribusi Kalteng dalam Produksi CPO Nasional 25,3
persen. Produksi CPO Nasional berdasarkan data Gapki pada Agustus 2019 adalah
34.700.000 Ton CPO/Tahun.
“Realisasi dana Peremajaan
Sawit Rakyat (PSR) Kalteng hingga November 2019 mencapai Rp 120.475.000.000,-.
Sementara usulan kontribusi dana sawit untuk Pemerintah Provinsi Kalteng
mencapai Rp 6,16 Triliun lebih yang digunakan untuk memenuhi kewajiban menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar dan kewajiban lainnya. Sementara itu,
dana Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)
digunakan untuk pengembangan SDM
perkebunan sawit, penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit, promosi
perkebunan kelapa sawit, peremajaan perkebunan kelapa sawit, serta sarana dan
prasarana perkebunan kelapa sawit,” ucapnya.
Sebelumnya pada Jumat (10/1),
dilaksanakan ramah tamah dan makan malam bersama Gubernur Penghasil Sawit yang
digelar di GPU Serindit Riau dan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng
Fahrizal Fitri. (arj/nto)