KUALA KAPUAS, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten Kapuas terus menggenjot upaya penurunan stunting lewat program lintas sektor. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) sebagai motor penggerak menggandeng Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Pertanian. Berkat sinergi ini, angka stunting di Kapuas berhasil ditekan dari 42,37 persen pada 2020 menjadi 16,2 persen pada 2023.
Pendampingan keluarga berisiko stunting menjadi salah satu fokus utama. Tim Pendamping Keluarga (TPK) rutin melakukan edukasi bagi ibu hamil, calon pengantin, hingga keluarga yang memiliki balita.
“Kami memastikan setiap keluarga berisiko mendapat pendampingan, termasuk pemantauan kehamilan dan edukasi pola asuh,” ujar Kepala DP3APPKB Kapuas, Dr. Tri Setyautami, MPHM, Jumat (28/2).
Selain itu, program Dapur Sehat Atasi Stunting, lokakarya mini di tingkat kecamatan, serta distribusi alat kontrasepsi gratis terus digencarkan. Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) juga aktif mengedukasi masyarakat soal gizi dan pola asuh anak.
Aspek non-kesehatan seperti akses sanitasi layak juga jadi perhatian. Masih banyak warga di pedalaman yang belum memiliki fasilitas MCK memadai, meningkatkan risiko diare yang berdampak pada tumbuh kembang anak.
“Jika anak sering diare akibat sanitasi buruk, asupan gizi yang masuk justru habis untuk pemulihan, bukan pertumbuhan,” jelasnya.
Tantangan lain adalah tingginya angka pernikahan usia dini. Meski batas usia nikah minimal 19 tahun, masih banyak warga yang menikahkan anaknya lebih cepat. Untuk itu, konseling bagi calon pengantin terus diperkuat agar mereka memahami pentingnya kesiapan fisik dan mental sebelum berkeluarga.
Pemkab Kapuas berharap strategi kolaboratif ini terus menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas SDM daerah.
“Stunting bukan sekadar isu kesehatan, tapi menyangkut masa depan generasi mendatang. Penanganannya harus melibatkan semua sektor dan elemen masyarakat,” pungkasnya. (*mta)