28 C
Jakarta
Tuesday, April 22, 2025

3.393 Usulan Masuk, Pemkab Kapuas Matangkan RKPD 2026

KUALA KAPUAS, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten Kapuas terus mematangkan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 dengan mengakomodasi 3.393 usulan hasil Musrenbang kecamatan.

Forum Perangkat Daerah yang digelar di Aula Bappelitbangda Kapuas, Selasa (25/2), menjadi wadah strategis dalam menyelaraskan program prioritas pembangunan.

Wakil Bupati Kapuas, Dodo, membuka kegiatan tersebut didampingi Sekretaris Daerah Kapuas, Septedy, dan Kepala Bappelitbangda Kapuas, Catur Feriyanto. Dalam sambutannya, Dodo menegaskan bahwa seluruh usulan harus selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 guna memastikan program yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Penyusunan RKPD harus menghasilkan program yang terintegrasi, adaptif, serta mampu menjawab tantangan pembangunan daerah. Sinkronisasi ini penting agar kebijakan yang diambil memiliki dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Dodo.

Baca Juga :  Hadiri Perayaan Hari Otonomi Daerah XXVIII di Surabaya, Pj Bupati Berharap Begini

Ia juga menekankan pentingnya memperhatikan skala prioritas dalam pengusulan program perangkat daerah, terutama yang berkaitan dengan penyelesaian masalah mendesak dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, penyusunan RKPD 2026 harus mengacu pada prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029, prioritas Provinsi Kalimantan Tengah, serta visi Kapuas Bersinar yang mencakup empat misi utama pembangunan.

“Kita fokus pada pembangunan SDM yang berkualitas, perekonomian yang berdaya saing, pemerataan pembangunan berbasis kebutuhan dasar, serta tata kelola pemerintahan yang inovatif dan transparan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Kapuas, Catur Feriyanto, mengungkapkan bahwa dari 3.393 usulan yang masuk, 1.768 di antaranya berasal dari bidang infrastruktur, 530 bidang ekonomi dan pemberdayaan, 458 bidang pendidikan, 240 bidang kesehatan, serta 697 bidang administrasi pemerintahan.

Baca Juga :  BUMDes Didorong Miliki Badan Hukum

“Semua usulan ini akan dikaji lebih lanjut agar sesuai dengan kemampuan fiskal daerah dan prioritas pembangunan Kapuas ke depan,” pungkas Catur. (hmskmf)

KUALA KAPUAS, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten Kapuas terus mematangkan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 dengan mengakomodasi 3.393 usulan hasil Musrenbang kecamatan.

Forum Perangkat Daerah yang digelar di Aula Bappelitbangda Kapuas, Selasa (25/2), menjadi wadah strategis dalam menyelaraskan program prioritas pembangunan.

Wakil Bupati Kapuas, Dodo, membuka kegiatan tersebut didampingi Sekretaris Daerah Kapuas, Septedy, dan Kepala Bappelitbangda Kapuas, Catur Feriyanto. Dalam sambutannya, Dodo menegaskan bahwa seluruh usulan harus selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 guna memastikan program yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Penyusunan RKPD harus menghasilkan program yang terintegrasi, adaptif, serta mampu menjawab tantangan pembangunan daerah. Sinkronisasi ini penting agar kebijakan yang diambil memiliki dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Dodo.

Baca Juga :  Hadiri Perayaan Hari Otonomi Daerah XXVIII di Surabaya, Pj Bupati Berharap Begini

Ia juga menekankan pentingnya memperhatikan skala prioritas dalam pengusulan program perangkat daerah, terutama yang berkaitan dengan penyelesaian masalah mendesak dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, penyusunan RKPD 2026 harus mengacu pada prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029, prioritas Provinsi Kalimantan Tengah, serta visi Kapuas Bersinar yang mencakup empat misi utama pembangunan.

“Kita fokus pada pembangunan SDM yang berkualitas, perekonomian yang berdaya saing, pemerataan pembangunan berbasis kebutuhan dasar, serta tata kelola pemerintahan yang inovatif dan transparan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Kapuas, Catur Feriyanto, mengungkapkan bahwa dari 3.393 usulan yang masuk, 1.768 di antaranya berasal dari bidang infrastruktur, 530 bidang ekonomi dan pemberdayaan, 458 bidang pendidikan, 240 bidang kesehatan, serta 697 bidang administrasi pemerintahan.

Baca Juga :  BUMDes Didorong Miliki Badan Hukum

“Semua usulan ini akan dikaji lebih lanjut agar sesuai dengan kemampuan fiskal daerah dan prioritas pembangunan Kapuas ke depan,” pungkas Catur. (hmskmf)

Terpopuler

Artikel Terbaru