PROKALTENG.CO-Penjabat (Pj) Bupati Kapuas H Darliansjah mengikuti kegiatan evaluasi kinerja Pj Kepala Daerah triwulan I. Kegiatan tersebut digelar di ruang pertemuan utama lantai 8, Kantor Inspektorat Jendral (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (12/11).
Evaluasi kinerja ini dilakukan setiap tiga bulan untuk mengukur keberhasilan pj bupati dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala daerah.
Seluruh proses pelaksanaan evaluasi kinerja pj kepala daerah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Kapuas Darliansjah memaparkan 10 indikator yang menjadi prioritas penilaian. Yaitu, kesehatan, stunting, layanan publik, kemiskinan ekstrim, infl asi, BUMD, penyerapan anggaran, perizinan, pengangguran dan kegiatan unggulan.
“Ada beberapa catatan yang memang harus kita perbaiki dimandatory spending kemudian juga menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ketika memberikan arahan di rapat koordinasi rasional (rakornas) pemerintah pusat dan pemerintah daerah tahun 2024,” ucap Darliansjah.
Dia mengaku berkomitmen dengan seluruh kepala perangkat daerah, bahwa seluruh masukan, perbaikan maupun penyempurnaan dari tim evaluator akan ditindaklanjuti dalam waktu sesegera mungkin .
“Saya yakin, masukan-masukan ini tentunya memberikan semangat untuk kami agar terus meningkatkan kinerja demi Kabupaten Kapuas yang lebih baik lagi,” tambah Darliansjah.
Mendampingi pj bupati pada kesempatan itu Kepala BKAD Kapuas Marlina, Plt Inspektur Kapuas Pepen Nurpendi, perangkat daerah pemegang Mandatory Spending, perangkat daerah materi paparan dominan. (hmskmf/art/kpg)
PROKALTENG.CO-Penjabat (Pj) Bupati Kapuas H Darliansjah mengikuti kegiatan evaluasi kinerja Pj Kepala Daerah triwulan I. Kegiatan tersebut digelar di ruang pertemuan utama lantai 8, Kantor Inspektorat Jendral (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (12/11).
Evaluasi kinerja ini dilakukan setiap tiga bulan untuk mengukur keberhasilan pj bupati dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala daerah.
Seluruh proses pelaksanaan evaluasi kinerja pj kepala daerah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Kapuas Darliansjah memaparkan 10 indikator yang menjadi prioritas penilaian. Yaitu, kesehatan, stunting, layanan publik, kemiskinan ekstrim, infl asi, BUMD, penyerapan anggaran, perizinan, pengangguran dan kegiatan unggulan.
“Ada beberapa catatan yang memang harus kita perbaiki dimandatory spending kemudian juga menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ketika memberikan arahan di rapat koordinasi rasional (rakornas) pemerintah pusat dan pemerintah daerah tahun 2024,” ucap Darliansjah.
Dia mengaku berkomitmen dengan seluruh kepala perangkat daerah, bahwa seluruh masukan, perbaikan maupun penyempurnaan dari tim evaluator akan ditindaklanjuti dalam waktu sesegera mungkin .
“Saya yakin, masukan-masukan ini tentunya memberikan semangat untuk kami agar terus meningkatkan kinerja demi Kabupaten Kapuas yang lebih baik lagi,” tambah Darliansjah.
Mendampingi pj bupati pada kesempatan itu Kepala BKAD Kapuas Marlina, Plt Inspektur Kapuas Pepen Nurpendi, perangkat daerah pemegang Mandatory Spending, perangkat daerah materi paparan dominan. (hmskmf/art/kpg)
