MUARA TEWEH,PROKALTENG.CO – Guna memastikan perencanaan pembangunan tepat sasaran, Bupati Barito Utara H. Shalahuddin, S.T., M.T., kembali mengingatkan seluruh jajaran untuk mematangkan penyusunan skala prioritas program dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Teweh Selatan di aula serba guna kantor kecamatan setempat, Senin (9/2).
Dalam forum yang berlangsung seharian penuh itu, dibahas dan disepakati sejumlah program serta kegiatan pembangunan yang akan diusulkan untuk anggaran tahun depan.
Bupati Shalahuddin mengapresiasi hasil musyawarah, namun mengingatkan bahwa kemampuan keuangan daerah memiliki keterbatasan sehingga tidak semua usulan dapat direalisasikan secara bersamaan.
“Kami minta dilakukan peninjauan ulang terhadap prioritas kegiatan yang telah disepakati. Penetapan skala prioritas harus mengutamakan program yang menyentuh akar persoalan, berdampak luas dan terukur, bersifat mendesak, ser ta manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa kegiatan dari dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dinilai kurang prioritas dan kurang bersentuhan dengan kepentingan publik dapat dijadwalkan ulang.
Ia menekankan bahwa hasil perencanaan di tingkat kecamatan harus segera dirampungkan dalam bentuk rencana kerja konkret oleh perangkat daerah sebelum dibawa ke Musrenbang tingkat kabupaten.
Menghadapi kondisi anggaran yang ketat, regulasi yang semakin detail, serta ekspektasi masyarakat yang tinggi, Bupati Shalahuddin menyerukan seluruh aparatur untuk bekerja secara cerdas dan maksimal.
“Mari kita bulatkan tekad bahwa setiap usaha yang kita lakukan adalah demi kesejahteraan warga Kabupaten Barito Utara yang kita cintai,” ajaknya.
Di akhir arahannya, Bupati Shalahuddin juga meminta komitmen semua pihak, baik SKPD maupun komunitas masyarakat, untuk senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan. Hal ini, menurutnya, penting untuk mencegah potensi masalah di kemudian hari serta menjamin kelancaran dan ketepatan sasaran program pembangunan. (ren/kpg)
