MUARA TEWEH,PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara menegaskan komitmennya untuk mengedepankan kepentingan masyarakat dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2027.
Komitmen tersebut disampaikan melalui Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna III Masa Sidang I di Ruang Rapat Paripurna DPRD Barito Utara, Rabu (30/9).
Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua II DPRD Barito Utara Hj. Henny Rosgiaty Rusli, didampingi Wakil Ketua I DPRD H. Benny Siswanto. Turut hadir unsur pimpinan dan anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, serta sejumlah undangan lainnya.
Jawaban pemerintah disampaikan Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan, mewakili Bupati H. Shalahuddin. Dalam penyampaiannya, Pemkab Barito Utara mengapresiasi berbagai pandangan, masukan, dan saran dari seluruh fraksi DPRD.
Menurut pemerintah daerah, masukan tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas pandangan, masukan, dan saran yang disampaikan terhadap RAPBD 2027. Ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujar Wabup Felix saat membacakan pidato bupati.
Dalam RAPBD 2027, Pemkab Barito Utara memfokuskan kebijakan pada sejumlah program prioritas. Fokus tersebut meliputi penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), digitalisasi layanan pajak dan retribusi, pengelolaan aset daerah, serta pengawasan sektor pertambangan dan perkebunan.
Selain itu, pemerintah daerah juga mengarahkan belanja pada sektor pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan dan stunting, pembangunan infrastruktur konektivitas, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Pemerintah daerah menegaskan bahwa seluruh kebijakan tersebut dirancang untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus memastikan setiap anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Program pendidikan gratis 16 tahun dan beasiswa kedokteran juga tetap menjadi prioritas dalam RAPBD 2027.
“Dalam RAPBD 2027, pemerintah daerah berkomitmen memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, digitalisasi layanan pajak dan retribusi, pengelolaan aset daerah, serta pengawasan sektor pertambangan dan perkebunan. Sementara itu, belanja daerah diarahkan pada program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat, terutama pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan dan stunting, pembangunan infrastruktur konektivitas, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat,” katanya mengutip pidato bupati.
Pemkab Barito Utara juga menegaskan komitmennya untuk menjaga keseimbangan belanja daerah. Pemerintah daerah berjanji memastikan setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD 2027 benar-benar digunakan secara tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut, pemerintah daerah menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan pembahasan RAPBD 2027 bersama DPRD. Pembahasan akan dilakukan dengan semangat musyawarah, kemitraan, dan sinergi demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Pemkab Barito Utara siap melanjutkan pembahasan RAPBD 2027 bersama DPRD melalui semangat musyawarah dan kemitraan yang harmonis demi mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” pungkasnya.
Dengan komitmen tersebut, Pemkab Barito Utara berharap RAPBD 2027 dapat menjadi instrumen yang mampu mempercepat pembangunan daerah serta mewujudkan Barito Utara yang maju, sejahtera, dan berkeadilan. (ren)
