BUNTOK, PROKALTENG.CO – Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSPMD) Barito Selatan, Kalimantan Tengah, mengimbau seluruh pemerintah desa memaksimalkan pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada 2025. Upaya ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat pembangunan di tingkat desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga.
Kabid Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelembagaan (P2DK) DSPMD Barito Selatan, Sahala Junjungan Sitorus, menegaskan bahwa ADD dan DD merupakan instrumen vital yang harus dikelola secara efektif.
“Optimalisasi program melalui ADD dan DD tersebut untuk lebih mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di wilayah setempat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah desa diharapkan dapat menyusun program kerja yang selaras dengan kebutuhan prioritas masyarakat, mulai dari infrastruktur dasar hingga pemberdayaan ekonomi lokal. Pengelolaan yang tepat sasaran diyakini akan membawa dampak positif jangka panjang bagi pembangunan daerah.
Sahala juga mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Menurutnya, keterbukaan informasi kepada masyarakat menjadi kunci membangun kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah desa.
Selain itu, ia mendorong seluruh aparat desa untuk memanfaatkan pelatihan dan pendampingan teknis yang diberikan pemerintah daerah. Hal ini agar pengelolaan ADD dan DD sesuai regulasi dan terhindar dari potensi permasalahan hukum.
Dengan komitmen bersama, DSPMD Barsel optimistis penggunaan ADD dan DD tahun ini dapat menjadi motor penggerak pembangunan desa yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran desa sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat akar rumput. (tim)
BUNTOK, PROKALTENG.CO – Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSPMD) Barito Selatan, Kalimantan Tengah, mengimbau seluruh pemerintah desa memaksimalkan pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada 2025. Upaya ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat pembangunan di tingkat desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga.
Kabid Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelembagaan (P2DK) DSPMD Barito Selatan, Sahala Junjungan Sitorus, menegaskan bahwa ADD dan DD merupakan instrumen vital yang harus dikelola secara efektif.
“Optimalisasi program melalui ADD dan DD tersebut untuk lebih mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di wilayah setempat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah desa diharapkan dapat menyusun program kerja yang selaras dengan kebutuhan prioritas masyarakat, mulai dari infrastruktur dasar hingga pemberdayaan ekonomi lokal. Pengelolaan yang tepat sasaran diyakini akan membawa dampak positif jangka panjang bagi pembangunan daerah.
Sahala juga mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Menurutnya, keterbukaan informasi kepada masyarakat menjadi kunci membangun kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah desa.
Selain itu, ia mendorong seluruh aparat desa untuk memanfaatkan pelatihan dan pendampingan teknis yang diberikan pemerintah daerah. Hal ini agar pengelolaan ADD dan DD sesuai regulasi dan terhindar dari potensi permasalahan hukum.
Dengan komitmen bersama, DSPMD Barsel optimistis penggunaan ADD dan DD tahun ini dapat menjadi motor penggerak pembangunan desa yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran desa sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat akar rumput. (tim)
