Draf Perda dan Perbup Pilkades Serentak Mulai Disusun

BUNTOK, PROKALTENG.CO – Berdasarkan laporan
dari Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSPMD) Barito Selatan,  bahwa draf Perda dan Perbup untuk pelaksanaan
pemilihan kepala desa (pilkades) serentak sedang disusun.

 â€œPenyusunan
draf perda dan perbup itu dilakukan, 
sudah pasti untuk mempersiapkan pesta demokrasi dari pemilihan Kepala
Desa (Pilkades) serentak pada tahun 2022,”kata Bupati Barsel H. Eddy Raya
Samsuri ST, kepada wartawan Sabtu (16/1)

Perlu diketahui, kata Eddy Raya, bahwa di
Barsel ada 24 Desa yang masa jabatan kepala desanya berakhir pada 2022
mendatang.

Disamping itu, kata dia, untuk pelaksanaan
pilkades serentak 2022, draf perda dan perbup yang sedang disusun itu,  nantinya juga dijadikan sebagai persiapan
pelaksanaan pilkades serentak gelombang kedua yang akan dilaksanakan tahun 2025
dan gelombang ketiga pada 2027.

“Pastinya perda terkait dengan pilkades
serentak sebelumnya akan dicabut, dan akan digantikan dengan perda yang drafnya
sedang disusun DSPMD Barsel saat ini,”terangnya.

Sementara Kepala Bidang (Kabid) Administrasi
Desa dan Kelembagaan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSPMD)
Barito Selatan, Albertus,mengatakan, 
membenarkan jika DSPMD Barsel saat ini sedang menyusun draf dan perbup
dari Pilkades serentak tahun 2022.

“Apabila penyusunannya sudah rampung, maka akan
diajukan ke DPRD Barsel guna dibahas dan disetujui menjadi Peraturan daerah
(Perda),”ungkapnya.

Selain mempersiapkan draf pelaksanaan pilkades
serentak,  lanjut Albertus, pihaknya juga
sedang mempersiapkan pelaksanaan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa
(BPD).

“Untuk pemilihan anggota BPD akan dilaksanakan
pada 2021 ini tetap menjalankan protokol kesehatan (Prokes) dan melihat zona
pada setiap desa,”  tegas Albertus.

Ditambahkan, untuk jumlah desa yang akan
melaksanakan pemilihan anggota BPD pada 2021 ini sebanyak 65 desa dan
pemilihannya tidak dilaksanakan secara serentak.

“Apabila pada di suatu
desa itu masuk zona merah penyebaran COVID-19, maka akan dilaksanakan pemilihan
menggunakan sistem keterwakilan, namun apabila zona hijau boleh dilaksanakan
pemilihan secara langsung,” ucapnya mengakhiri. 

BUNTOK, PROKALTENG.CO – Berdasarkan laporan
dari Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSPMD) Barito Selatan,  bahwa draf Perda dan Perbup untuk pelaksanaan
pemilihan kepala desa (pilkades) serentak sedang disusun.

 â€œPenyusunan
draf perda dan perbup itu dilakukan, 
sudah pasti untuk mempersiapkan pesta demokrasi dari pemilihan Kepala
Desa (Pilkades) serentak pada tahun 2022,”kata Bupati Barsel H. Eddy Raya
Samsuri ST, kepada wartawan Sabtu (16/1)

Perlu diketahui, kata Eddy Raya, bahwa di
Barsel ada 24 Desa yang masa jabatan kepala desanya berakhir pada 2022
mendatang.

Disamping itu, kata dia, untuk pelaksanaan
pilkades serentak 2022, draf perda dan perbup yang sedang disusun itu,  nantinya juga dijadikan sebagai persiapan
pelaksanaan pilkades serentak gelombang kedua yang akan dilaksanakan tahun 2025
dan gelombang ketiga pada 2027.

“Pastinya perda terkait dengan pilkades
serentak sebelumnya akan dicabut, dan akan digantikan dengan perda yang drafnya
sedang disusun DSPMD Barsel saat ini,”terangnya.

Sementara Kepala Bidang (Kabid) Administrasi
Desa dan Kelembagaan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSPMD)
Barito Selatan, Albertus,mengatakan, 
membenarkan jika DSPMD Barsel saat ini sedang menyusun draf dan perbup
dari Pilkades serentak tahun 2022.

“Apabila penyusunannya sudah rampung, maka akan
diajukan ke DPRD Barsel guna dibahas dan disetujui menjadi Peraturan daerah
(Perda),”ungkapnya.

Selain mempersiapkan draf pelaksanaan pilkades
serentak,  lanjut Albertus, pihaknya juga
sedang mempersiapkan pelaksanaan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa
(BPD).

“Untuk pemilihan anggota BPD akan dilaksanakan
pada 2021 ini tetap menjalankan protokol kesehatan (Prokes) dan melihat zona
pada setiap desa,”  tegas Albertus.

Ditambahkan, untuk jumlah desa yang akan
melaksanakan pemilihan anggota BPD pada 2021 ini sebanyak 65 desa dan
pemilihannya tidak dilaksanakan secara serentak.

“Apabila pada di suatu
desa itu masuk zona merah penyebaran COVID-19, maka akan dilaksanakan pemilihan
menggunakan sistem keterwakilan, namun apabila zona hijau boleh dilaksanakan
pemilihan secara langsung,” ucapnya mengakhiri.