Penulis: Apung Widadi, Wakil Ketua Lakpesdam PWNU Kalteng
BARU baru ini, (8/3) Gubernur Kalimantan Tengah menghadiri rapat Tim Percepatan Akselerasi Keuangan Daerah (TPAKD). Tim ini beranggotakan Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) Kalteng, serta Industri keuangan Kalteng. TPAKD ini adalah turunan dari TPAKD Nasional yang merupakan kebijakan Presiden Joko Widodo digagas tahun 2016.
Presiden pada Rakornas TPKAD akhir 2020 menyampaikan bahwa setiap kepala daerah diminta untuk melakukan cara-cara extraordinary, inovatif dan cepat dalam menjalankan program untuk akselerasi keuangan di daerah.
Update Ekonomi Kalteng sendiri, berdasarkan data triwulan IV 2020, Badan Pusat Statistik Kalteng menyampaikan perekonomian terkontraksi 1,40 persen karena pandemi Covid 19. Ada delapan kategori yang berkontraksi menurut BPS, yaitu pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, kontruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Lalu transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi makan dan minum, dan jasa perusahaan lainnya.
Ada delapan kategori yang berkontraksi, yaitu pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor. Lalu, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa perusahaan dan jasa Lainnya.
Kabar baiknya, BI Kalteng mengatakan pada Trivulan IV 2020 ditengah wabah covid-19, ekonomi Kalteng terjadi peningkatan. Peningkatan ini ditopang oleh meningkatnya konsumsi, baik rumah tangga dan pemerintah. Nah menurut hemat saya, kenaikkan sektor konsumsi dan rumah tangga ini perlu dijaga dan ditindaklanjuti oleh TPKAD. Ini penting karena ekonomi rumah tangga sangat rentan terhadap akses keuangan yang menjadi fokus TPKAD, yaitu akselerasi akses keuangan. Pada dasarnya, ekonomi rumah tangga ini sangat dekat dengan peran usaha kecil menengah (UMKM) sehingga mampu bertahan. Jika dibandingkan dengan perusahaan pertambangan dan perkebunan, UMKM di Kalteng lebih dapat bertahan dan lebih kecil kontraksinya.
Upaya Konkrit
Kedepan, Gubernur Kalteng dan TPKAD untuk memulihkan ekonomi Kalteng sebenarnya sudah tergambar. Tidak perlu meraba lagi. Dari data yang ada, BPS dan BI Kalteng telah mengarahkan bahwa sektor ekonomi yang perlu dijadikan fokus prioritas adalah ekonomi rumah tangga UMKM dan Industri Kecil. Selain tentu sektor investasi dan produksi dari perkebunan dan pertambangan juga perlu didukung, namun ini cukup terkait dengan kebijakan dari pemerintah pusat karena aturan telah berubah dalam UU Cipta Kerja.
Setidaknya ada lima hal inti untuk akselerasi pemulihan ekonomi kalteng yang harus dilakukan oleh Pemprov dan TPKAD. Pertama, kemudahan akses pembiayaan UMKM. Inisiasi ini harus dilakukan dan difasilitasi oleh dinas Koperasi dan UMKM provinsi untuk mendorong stimulus kemudahan akses pembiayaan dari sektor permintaan. selama ini UMKM berlum teredukasi dengan literasi keuangan terkait akses pembiayaan sendiri. Sehingga kendala modal masih menjadi kendala utama mereka. Dari sektor penawaran, kemudahan dari Bank Daerah Bank Kalteng khusus UMKM juga perlu dilakukan. bukan hanya berbentuk bantuan keuangan, namun akses kredit mudah dan bunga rendah perlu diterapkan.
Kedua, Bank Kalteng perlu akselerasi peningkatan jumlah dana PEN dari pusat. Penambahan dana PEN perlu dilakukan agar kuota penyaluran untuk bantuan UMKM juga semakin besar melalui dana stimulus pandemi ini. Bank Kalteng perlu didukung oleh Gubernur untuk akses ini selalu kebutuhan daerah dalam percepatan pemulihan ekonomi kalteng.
Ketiga, alternatif pembiayaan crowdfunding juga perlu dilakukan. Pemerintah provinsi melalui dinas dinas perlu berupaya untuk memfasilitasi crowdfunding ini. Yaitu dengan mencari pendanaan dari beberapa perusahaan besar di kalteng untuk dapat membantu umkm akses keuangan dengan inklusif. kolaborasi pendanaan dari korporasi ke umkm ini perlu dijalin agar ekonomi kecl, menengah dan besar dapat bersinergi untuk percepatan pemulihan ekonomi kalteng.
Keempat, manajemen umkm perlu ditingkatkan. hal ini penting jika akses ke pendanaan sudah didapat. sehingga pendanaan berdampak pada kinerja baik produktif dan akseleratif dari umkm itu sendiri. Manajemen sendiri terkait keuangan, operasional dan promosi. Kebutuhan ini dapat didorong dengan upaya dinas koperasi umkm dan dinas perdagangan untuk berkolaborasi fokus pada peningkatan manajemen umkm ini.
Kelima, belanja pemerintah juga perlu di akselerasi untuk percepatan pemulihan ekonomi. dengan keterbatasan APBD, tentu ini menjadi kendala. Namun dengan komitmen pihak ketiga, vendor dan kontraktor, pembayaran dapat dinegosiasi dengan kontrak pada triwulan III. Sehingga pengeluaran dari proyek pemerintah dapat berjalan dengan dukungan mitra pemerintah tersebut.
Hal ini perlu dilakukan dari level Provinsi, Kabupaten hingga Desa melalui dana desa di Kalimantan Tengah. Fokus tujuan cukup pada akses keuangan dan umkm serta industri kecil. Dengan beberapa saran diatas jika dilaksanakan dapat mempercepat peningkatan perekonomian pasca pandemi ini. Semoga dengan jalur umkm ini, ekonomi Kalteng lekas bangkit dan berkembang lagi.
Sebab umkm menjadi penopang utama nasional yang menyelamatkan ekonomi nasional terperosok dalam ke dalam resesi. Inilah yang membedakan antara Indonesia dengan negara besar lainnya.