Komisi XI DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Keuangan
Sri Mulyani Indrawati. Sejumlah kritik pencapain kinerja dan realisasi Anggara
Pendapatan Belanja Negara (APBN) pun dibahas.
Salah satu legislator Komisi XI yang cukup keras mengkritik
menkeu dalam rapat tersebut adalah Misbakhun. Menurut politikus Golkar itu, Sri
Mulyani berpotensi gagal dalam mengimplementasikan berbagai rencana pembangunan
yang dijanjikan Presiden Joko Widodo.
“Banyak hal tentang perekonomian nasional pada tahun lalu yang
berjalan di luar skenario yang disepakati pemerintah dan DPR,†ujar Misbakhun
pada rapat kerja di Komisi XI DPR, Kamis (30/1)
Bahkan, lanjut Misbakhun, kalau dilihat realisasi seperti
ini, jelas publik tidak bisa percaya bahwa Presiden Jokowi sedang
memberikan kepercayaan kepada menteri keuangan terbaik di dunia.
“Realisasinya bisa kita lihat defisit bertambah, penerimaan
tidak tercapai,†kata Misbakhun di hadapan Sri Mulyani.
Sebagai anggota DPR dari partai yang menjadi salah satu
pendukung utama Jokowi, Misbakhun mengaku tak rela jika Presiden Ketujuh RI itu
dipermalukan akibat kinerja perekonomian yang buruk. Sudah seharusnya SMI yang
telah dipercaya oleh Presiden untuk menjadi Menkeu kedua kalinya bisa
menunjukkan kinerja positif.
“Target-target ekonominya diolok-olok oleh masyarakat, diolok-olok
oleh orang lain sebagai presiden tukang utang karena utangnya bertambah dan
sebagainya,†beber Misbakhun.
Diketahui, dalam raker itu Menkeu Sri Mulyani menjelaskan, bahwa
realisasi pendapatan negara mencapai Rp 1.957,2 triliun atau tumbuh 0,7 persen
dibandingkan capaian tahun 2018. Namun masalahnya, kata Misbakhun, terjadi
defisit akibat penerimaan pajak yang hanya mencapai Rp 1.331 triliun dari
target Rp 1.577 triliun dalam APBN 2019.
“Ada defisit sebesar Rp 246 triliun yang memberikan
tekanan kepada APBN 2019. Anehnya, target penerimaan perpajakan kembali
dinaikkan pada APBN 2020,†jelasnya.
Bahkan, KADIN juga mempertanyakan kenapa realisasi 2019 cuma
tumbuh sekitar 1,7 persen, tetapi target berikutnya makin tinggi? Karena apa,
merekalah yang akan menjadi para pembayar pajak.
“Sampai sekarang kita tidak menemukan strategi apa yang akan
diterapkan oleh pemerintah untuk mengatasi itu,†tutur wakil rakyat asal
Pasuruan, Jawa Timur itu.
Untuk diketahui, pendapatan negara dalam APBN 2020 ditargetkan
sebesar Rp 2.233,2 triliun, sementara belanja negara Rp 2.540,4 triliun.
Defisit ditargetkan sebesar Rp 307,2 triliun atau setara 1,76 persen terhadap
Produk Domestik Bruto (PDB).
Adapun pembiayaan defisit APBN 2020 akan bersumber dari
utang sebesar Rp 351,9 triliun, investasi negatif Rp 74,2 triliun, pemberian
pinjaman Rp 5,1 triliun, kewajiban penjaminan negatif Rp 600 miliar, dan
pembiayaan lainnya Rp 25 triliun.
Misbakhun mengaku sudah berkali-kali mengingatkan Sri Mulyani
agar tak salah membuat asumsi tentang nilai tukar rupiah terhadap dolar AS
(USD) ataupun realisasi PPh migas dalam APBN 2019.
“Lalu kenapa desainnya masih seperti ini lagi?†pungkasnya.(jpc)