PROKALTENG.CO-Bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dalam beberapa hari terakhir memicu sorotan tajam dari DPR RI.
Anggota Komisi IV Fraksi NasDem, Arif Rahman, menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah mempercepat distribusi bantuan bagi warga terdampak.
Namun, Arif juga mengingatkan adanya persoalan serius yang tidak boleh diabaikan. Ribuan potongan kayu yang menumpuk di Pantai Parkit, Padang, Sumatera Barat pascabanjir bandang diduga kuat merupakan hasil penebangan liar di hulu sungai, sehingga perlu dilakukan investigasi menyeluruh.
“Fokus utama pemerintah dan stakeholder terkait saat ini harus memberikan bantuan kepada warga terdampak,” kata Arif, Minggu (30/11).
Ia menambahkan, indikasi illegal logging harus segera ditindaklanjuti. “Melihat banyaknya kayu gelondongan terbawa arus banjir ini membuktikan adanya indikasi penebangan liar di daerah hulu sungai, harus ada investigasi,” tegasnya.
Arif mendesak pemerintah pusat, termasuk Presiden Prabowo Subianto, untuk mengevaluasi kinerja Kementerian Kehutanan.
“Pemerintah atau Presiden harus segera mengevaluasi kinerja Kementerian Kehutanan, mengusut tuntas dan menindak dengan tegas pelaku, baik perorangan atau korporasi jika terindikasi melakukan illegal logging yang menyebabkan banjir,” ujarnya.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menilai bencana banjir dan longsor di Sumatera menjadi peringatan keras atas lemahnya pengelolaan lingkungan.
“Pak Presiden dalam pidatonya mengatakan penebangan hutan liar yang tidak terkontrol berkontribusi besar terhadap bencana. Jadi kita akan melakukan evaluasi kebijakan,” katanya.
Raja Juli menegaskan pihaknya akan meninjau ulang izin pemanfaatan hutan dan menyiapkan mekanisme evaluasi yang melibatkan pemerintah daerah, organisasi konservasi, serta komunitas lokal.
“Kami berkomitmen memperbaiki pengelolaan hutan secara menyeluruh sebagai respons atas bencana yang terjadi,” tambahnya.
Kementerian Kehutanan juga menyebut kayu gelondongan yang terbawa banjir kemungkinan besar berasal dari Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) yang berada di areal penggunaan lain (APL).
“Kita deteksi bahwa itu dari PHAT di APL. PHAT adalah Pemegang Hak Atas Tanah. Di area penebangan yang kita deteksi dari PHAT itu di APL, memang secara mekanisme untuk kayu-kayu yang tumbuh alami itu mengikuti regulasi kehutanan dalam hal ini adalah SIPU, Sistem Informasi Penataan Hasil Hutan,” kata Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut Dwi Januanto Nugroho.
Dugaan sementara, katanya, adalah kayu bekas tebangan yang sudah lapuk dan kemudian terseret banjir.
Pemeriksaan secara menyeluruh masih perlu dilakukan oleh tim Gakkum Kemenhut mengingat kejadian banjir masih terjadi sampai saat ini.
Dia mengakui bahwa Gakkum Kemenhut kerap melakukan operasi membongkar modus operandi pencucian kayu ilegal hasil pembalakan liar melalui PHAT.
Termasuk menemukan sejumlah kasus di wilayah yang sekarang terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Ditanya apakah terdapat kemungkinan kayu-kayu tersebut merupakan hasil pencucian kayu ilegal lewat skema PHAT, Dwi Januanto menyebut tidak mengesampingkan terdapat potensi kayu-kayu itu berasal dari modus yang serupa. (net/nur/jpg)
