Pemerintah berencana menjalankan kebijakan
kenormalan baru atau new normal di masa pendemi virus Korona atau Covid-19 di
tanah air. Hal ini karena belum ditemukannya vaksin dari virus tersebut.
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Ansory Siregar
menilai rencana penerapan new normal oleh pemerintah saat ini belum tepat. Hal
itu karena setiap hari orang yang tertular dan juga yang meninggal akibat virus
Korona masih bertambah.
“Ada beberapa alasan kenapa new normal belum
tepat diberlakukan. Di antaranya rata-rata kematian Covid-19 saat ini antara 20
sampai 25 orang per hari,†ujar Ansory kepada wartawan, Sabtu (30/5).‎
Jika Indonesia ingin menerapkan new normal.
Maka semuanya harus bisa dikendalikan. Seperti semua tempat memberlakukan
protokol kesehatan yang ketat. Sehingga bisa memutus penularan virus tersebut.
‎â€Mengurangi risiko wabah dengan pengaturan
yang ketat pada tempat rentan dan komunitas rentan seperti lansia, kesehatan
mental dan pemukiman padat. Keempat, pencegahan di semua lini tempat kerja,â€
katanya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini
mengatakan jika penerapan protokol kesehatan belum terpenuhi di semua tempat.
Maka belum saatnya pemerintah memberlakukan penerapan new normal.
‎
“Sekali lagi janganlah berspekulasi untuk menerapkan new normal ini, serta
janganlah bicara untung rugi untuk nyawa kemanusiaan,†ungkapnya.
Diketahui, Presiden Jokowi mulai mempersiapkan
berbagai hal menuju fase baru kehidupan bersama dengan wabah Covid-19.
Masyarakat diminta bersiap menghadapi new normal.
Jokowi menyebut akan mengerahkan puluhan ribu
aparat TNI dan Polri di 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota. Mereka akan menjaga
tempat umum dan pusat keramaian untuk memastikan masyarakat menerapkan protokol
kesehatan demi mencegah penularan Covid-19.
Setidaknya, akan ada 340.000 personel gabungan
TNI dan Polri yang akan menjaga di 1.800 objek meliputi aktivitas lalu lintas
masyarakat, pusat perbelanjaan, pasar rakyat, hingga sejumlah tempat
pariwisata.